Minimnya Kontribusi Perguruan Tinggi bagi Kemajuan Bangsa

Saya tergelitik ketika membaca sebuah opini yang yang dimuat pada surat kabar Kompas yang terbit hari Selasa, 23 Februari 2016 yang berjudul Riset dan Kebijakan Publik. Data yang ada bahwa terdapat 32.355 publikasi ilmiah yang terekam di basis data Scopus dalam kurun waktu 1996-2014 menempatkan Indonesia berada di peringkat ke-57 dari 239 negara yang terdaftar di Schimago (portal penghitung publikasi ilmiah dunia).

Dari segi kualitas publikasi ilmiah, Indonesia berada di peringkat ke 58, kalah dibanding beberapa negara ASEAN seperti Malaysia, Singapura dan Thailand. Yang menjadi kebingungan saya adalah dengan berjibunnya jumlah perguruaan tinggi di Indonesia, mengapa hal diatas bisa terjadi? Jadi selama ini apa yang dikerjakan oleh perguruan tinggi di Indonesia?

Menilik kembali ke latar belakang saya sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa tingkat partisipasi mahasiswa dan perguruan tinggi dalam pengembangan riset masih minim. Minim dari segi kuantitas dan kualitas. Dalam pengembangan riset di perguruan tinggi, ada beberapa komponen yang saling berketergantungan yaitu perguruan tinggi dalam hal ini birokrasi kampus, administrasi dalam hal ini sistem dan pola administrasi kampus, dan mahasiswa sebagai subjek pelaksana riset.

Komponen pertama yaitu birokrasi kampus, memiliki peranan penting dalam hal ada tidaknya lembaga riset di perguruan tinggi. Komponen ini berkomposisikan pemangku kebijakan kampus dan stakeholder lainnya yang berdomain dalam pembuatan kebijakan. Dalam tatanan manajerial perguruan tinggi, birokrasi kampus terkadang tidak memiliki visi dan misi yang terukur dalam pengembangan riset di kampus.

Mereka-mereka ini kecenderungannya lebih memilih program instan yang bertujuan untuk memoles prestasi sesaat demi menyenangkan pemilik kepentingan di kampus. Padahal, keberadaan lembaga riset di kampus merupakan kewenangan komponen ini, dari segi kebijakan dan sumber daya pelaksanaan.

Komponen kedua yaitu sistem atau administrasi kampus yang belakangan ini justru hanya menjadi alat dari komponen pertama untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang lebih berorientasi keuntungan dan kenyamanannya sendiri. Sistem dan administrasi ini berupa kebijakan-kebijakan dari pemangku kepentingan di kampus, peraturan-peraturan akademik kampus, maupun kurikulum pembelajaran kampus. Kebijakan dan peraturan akademik ini justru menjadi pembatas bagi civitas akademika dalam pengembangan riset.

Pola administrasi serta kebijakan pengelolaan sarana dan prasarana pengembangan riset sangat ribet dan orientasinya justru profit bagi pembuat kebijakan. Kasarnya, kebijakan dan sarana prasarana yang akan dibuat tujuannya tidak lagi untuk kemajuan pendidikan, namun untuk kepentingan pribadi atau kelompok.

Komponen ketiga yaitu mahasiswa. Mahasiswa merupakan subjek utama dalam pelaksanaan pendidikan dan pengembangan ilm pengetahuan di kampus. Kenapa mahasiswa? kalau tidak ada mahasiswa tidak akan pernah ada perguruan tinggi. Bukan maksud untuk melebih-lebihkan, tetapi kecenderungannya dalam pengelolaan perguruan tinggi mahasiswa dijadikan objek, demikian juga dalam pengembangan riset.

Pengembangan riset di perguruan tinggi memiliki tugas sebagai wadah pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat yang kemudian memberikan solusi konkrit terhadap permasalahan tersebut. Hasil pengkajian inilah kemudian menjadi referensi bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan yang berdampak bagi kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Perguruan tinggi sebagai rumahnya kaum-kaum intelektual dan insan yang kaya akan pemikiran cerdas seharusnya memiliki kontribusi bagi kemaslahatan bangsa ini.

Ketiga komponen yang saya sebutkan sebelumnya hendaknya berjalan searah dan saling menopang, karena apabila kesenjangan itu masih ada, potensi-potensi perguruan tinggi akan sulit dikembangkan. Dengan adanya visi dan misi yang terukur dalam pengembangan riset, serta kebijakan dan administrasi yang mendukung, serta mahasiswa dijadikan subjek pengembangan riset, bisa diasumsikan permasalahan-permasalahan bangsa akan teruraikan. Pemerintah akan memiliki referensi yang kaya akan pengkajian dalam membuat kebijakan yang ditujukan bagi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.