Tak lain guna mendapatkan dukungan publik terhadap pemenangan para kontestan Pemilu. Deal politik dengan para konstituen inilah yang kelak berkembang menjadi ruang parsipasi politik dengan Pemerintah.
Serupa dengan apa yang dikemukakan oleh Samuel Huntington dan Joan Nelson dalam "Partisipasi Politik di Negara Berkembang". Bahwa apapun yang terjadi pada perjalanan sebuah pemerintahan, jika tidak sesuai dengan deal politik, maka akan muncul koreksi.
Inilah yang menjadi dasar demokratisasi menjadi topik utama kala Pemilu berlangsung. Muatan-muatan edukasi politik dan demokrasi harus berimbang dengan visi dan misi setiap paslon. Bukan justru untuk  "dikhianati" kelak.
Politik Partisipatoris
Visi dan misi dapatlah dijadikan role model identifikasi dari figur pemimpin. Jika visi dan misi dianggap mampu menyelesaikan persoalan kebangsaan dan solutif bagi masa depan bangsa, tentu dapat dijadikan pertimbangan publik.
Bukan sekedar bermain gimmick ataupun playing victim perihal realitas Pemilu yang sarat dengan adu strategi. Popularitas lagi-lagi tidak menjamin perbaikan bangsa, jika tidak disertai dengan ide dan gagasan yang proyektif atau visioner.
Disini, seharusnya publik dapat menilai dengan bijak, dalam pendekatan yang mutualistik. Yakni melalui pendekatan realitas, dalam membentuk berbagai kebijakan publik secara partisipatoris. Pendekatan yang tak lain hanya demi kepentingan rakyat itu sendiri.
Seperti yang dikemukakan oleh Sudijono Sastroatmodjo dalam "Partisipasi Politik". Dengan menitikberatkan aspek keterlibatan publik (rakyat) dalam memberi opsi-opsi terhadap penyelenggara pemerintahan terkait kebijakan publik.
Khususnya kala gelar pemilu akan dilaksanakan. Dimana setiap visi misi tercatat sebagai upaya merealisasikan tuntutan rakyat kepada para pemimpinnya kelak. Tak lain demi terealisasinya ide dan gagasan yang solutif guna kepentingan kebangsaan.
Dalam hal politik partisipatoris, tentu ada antitesanya, yang tak lain adalah politik eksklusif. Tanpa melihat realitas yang terjadi dan hanya mengeneralisir kepentingan publik menjadi lebih sektarianis. Atau hanya dilakukan oleh kelompok tertentu saja.
