[caption id="attachment_390709" align="aligncenter" width="624" caption="Komisaris Jenderal Sutarman resmi menjabat Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat ( 25/10/2013 ) sore. (KOMPAS.COM/Sandro Gatra)"][/caption]
Komisaris Jenderal Budi Gunawansudah bisa dipastikan akan gugur sebagai calon Kapolri. Setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka. Sembari menunggu dan menyaksikan episode lanjutan drama politik ini, baiknya kita coba menebak siapakah calon Kapolri yang akan diajukan Presiden Joko Widodo selanjutnya. Seperti tebak-tebakan buah manggis. Lantaran saya tidak tahu pasti, siapa yang akan ditunjuk itu.
Berdasarkan usulan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) kepada Presiden Joko Widodo, ada lima orang calon Kapolri. Lima orang ini secara obyektif memenuhi syarat administratif. Paling tidak berpangkat Komisaris Jendral (Komjen) dan minimal masih dua tahun lagi sebelum masuk masa pensiun. Calon Kapolri itu adalah: (1) Badrodin Haiti[Wakapolri]; (2) Dwi Priyatno[Irwasum]; (3)Putut Eko Bayuseno [Kabaharkam]; (4) Suhardi Alius [Kabareskrim]; dan (5) Budi Gunawan[Kalemdikpol]. Nama terakhir, Budi Gunawan, akan kita coret sebab telah gugur. Tinggal empat nama lagi sebagai calon Kapolri. Sebenarnya masih ada tiga orang lagi perwira polisi berpangkat Komjen di Mabes Polri, yakni (1) Anang Iskandar [Kalakhar BNN];(2) Djoko Mukti Haryono [Kabaintelkam] dan (3) Saud Usman Nasution [Kepala BNPT].Akan tetapi tiga nama tersebut tidak masuk dalam usulan Kompolnas.
Dari empat nama calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas, saya menominasikan Komjen Putut Eko Banyuseno sebagai kandidat terkuat. Sebelum saya menjelaskan alasan-alasannya, saya akan menjelaskan sekilas profil tiga kandidat lain.
Komjen BADRODINHAITI yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), secara administratif dan karier terbaik dari tiga kandidat lainnya. Dia pernah menjabat Kapolda di empat provinsi [Banten, Sulawesi Tengah, Sumatera Utara dan Jawa Timur]. Dua di antaranya Polda tipe A yang merupakan syarat calon Kapolri. Badrodin adalah lulusan terbaik Akpol 1982. Dia juga menjadi salah satu dari sembilan calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden SBY untuk menggantikan Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo. Saat itu Badrodin menjabat sebagaiAsisten Kapolri Bidang Operasi (Asop). Hanya sejak awal terjadi penolakan publik terhadap dirinya. Penolakan itu berkaitan dengan isu HAM dan Korupsi.
Badrodin dituding terkait pelanggaran HAM di Poso tahun 2007. Dia juga termasuk dalam enam perwira tinggi polisi yang diindikasikan memiliki rekening gendut. Dalam investigasi majalah Tempoedisi 18/39 Senin (28/6/2010), Nama Badrodin dan Budi Gunawan, masuk dalam daftar itu. Selain itu menurutKomite Penyelidikan & Pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jawa Tengah, nama Badrodin masuk dalam daftar orang “berstabilo merah” di KPK. Hal ini mencuat saat Badrodin akan dicalonkan sebagai Wakapolri. Secara logis, Presiden Joko Widodo tidak akan mengulangi kesalahan yang sama seperti menunjuk Budi Gunawan yang terindikasi korupsi dipilih sebagai calon Kapolri.
Selanjutnya, Komjen SUHARDI ALIUS yang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal(Kabareskrim). Posisinya cukup strategis. Dia menggantikan Jenderal Sutarman yang terpilih sebagai Kapolri. Bila menelisik profil Sutarman yang sebelumnya menjabat sebagai Kabareskrim, seharusnya Suhardi punya peluang yang sama. Usianya relatif muda (52 tahun). Dia adalah alumni Akpol 1985 pertama yang sudah mampu menembus pangkat jenderal bintang tiga. Hanya, secara administratif, Suhardi baru sekali menjabat sebagai Kapolda [Jawa Barat]. Dalam tradisi Kapolri, seorang kandidat paling tidak minimal pernah menjabat Kapolda di dua Polda tipe A.
Selanjutnya KomjenDWI PRIYATNOyang saat ini menjabat sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum). Pengalamannya dan kariernya cukup banyak. Pernah menjadi Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Tengah. Sempat menjadi Sesdit Lantas Polda Kalteng, dan kemudian diberi mandatmenjadi Atase Kepolisian (SLO) KBRI Malaysia. Tidak ada catatan buruk yang pernah dipersoalkan publik atas dirinya. Hanya dari sisi kelebihan, dia kalah dibandingkan Putut. Bisa jadi, jika Putut tidak dicalonkan sebagai Kapolri –karena alasan politik – Dwi Priyatno punya peluang itu. Ketimbang Suhardi atau Badrodin.
Kandidat terkuat dari semuanya adalah Komjen PUTUT EKO BAYUSENOyang saat ini menjabat sebagai Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam). Beberapa kelebihan Putut adalah (1) Pernah menjabat sebagai Kapolda di tiga Polda [Banten, Jawa Barat dan Metro Jaya]. Dua Polda tipe A dan satu Polda tipe A-K; (2) Dia menjadi salah satu dari sembilan calon Kapolri yang diusulkan Kompolnas kepada Presiden SBY untuk menggantikan Kapolri Jendral (Pol) Timur Pradopo; (3) Dia sudah melaporkan harta kekayaannya ke KPK menjelang seleksi Kapolri pada masa pemerintahan SBY; (4) Selain Sutarman, saat itu Presiden SBY lebih condong untuk memilih Putut. Tapi gagal, karena saat itu Putut masih berpangkat Irjen. Lanjutan ceritanya, Presiden akhirnya memperpanjang masa jabatan Timur Pradopo sebagai Kapolri; dan (5) Dia pernah menjadi ajudan Presiden SBY.
Seperti kita ketahui, dua Kapolri sebelumnya yakni Sutarman dan Sutanto juga pernah menjadi ajudan Presiden SBY. Termasuk Budi Gunawan yang kemudian gugur. Putut termasuk lama menjadi ajudan Presiden SBY (2004-2009). Namun demikian, secara politis prestasi sebagai ajudan Presiden SBY itu dapat juga menjadi ganjalan. Apakah Presiden Joko Widodo beserta partai penguasa yakni PDI Perjuangan, mengakomodir “anak buah” SBY yang notebenenya Partai Demokrat. Atau sebaliknya jabatan yang akan diberikan kepada “anak buah” SBY itu, akan menjadi nilai tawar Jokowi pada SBY, PDIP pada Demokrat. Kita lihat saja nanti perkembangannya.
Salam Kompasiana.
