Komisi III DPR memberi bintang pada anggaran untuk pembangunan gedung KPK. Seorang perwira menengah TNI/POLRI jika diberi bintang tentu sangat gembira, bintang satu dipundak artinya Brigadir Jenderal.  Akan tetapi tanda bintang pada anggaran yang dibahas di Komisi III DPR konon artinya ditunda persetujuannya bahkan mungkin akhirnya tidak disetujui DPR, kalau cuma ditunda pimpinan KPK bukankah tak perlu ngomel-ngomel.
Silang pendapat dengan berbagai dalih dikemukakan oleh kedua pihak. KPK perlu gedung yang lebih luas, saat ini pimpinan, staff dan karyawan yang berjumlah 700-an orang berkantor di dua gedung terpisah, satu gedung di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, satu gedung lagi di belakangnya tak jauh dari gedung yang disebut pertama.
Komisi III DPR masih menolak memberi persetujuan atas anggaran yang diajukan Pemerintah. Alasannya KPK adalah lembaga sementara (sering disebut ad hok), yang suatu saat akan dibubarkan bila tugasnya dianggap selesai. Sebagai lembaga sementara mungkin tak perlu dibangunkan gedung baru, demikian kira-kira pendapat sebagian anggota Komisi III DPR.
Di lain pihak para pengamat dan penggembira menganggap KPK perlu diberi gedung baru karena membutihkan agar semua karyawan berkantor satu atap. Alasan lain ada juga yang mengatakan bahwa KPK tak sepenuhnya bisa disebut lembaga ad hok alias sementara hanya karena alasan dalam konstitusi RI tidak disebut nama KPK. Menurut sang pakar hukum tata negara Kepolisian dan Kejaksaan juga tak disebut dalam konstitusi RI toh tidak disebut ad hok, karena kedua lembaga tersebut bila tak ada akan menyebabkan negara kacau.
Bambang Wijoyanto, salah seorang pimpinan KPK mungkin terlalu emosi menanggapi penolakan Komisi III DPR, sampai dia mengajak masyarakat untuk urunan membangun gedung. Tentu saja dia jadi bulan-bulanan lawan KPK, siapapun di KPK yang menerima duit sumbangan masyarakat akan dilaporkan ke Kapolsek Setia Budi supaya ditangkap.
Masyarakat menanggapi positif ajakan Bambang Wijoyanto yang secara hukum dapat disamakan dengan menerima gratifikasi bila menerimanya. Pedagang kaki lima, mahasiswa, masyarakat di jalan mulai mengumpulkan uang receh, Menteri BUMN mau menyumbangkan gajinya selama 6 bulan. Sekalipun sepintas aksi masyarakat baru sekadar simbol perlawanan terhadap DPR, bukan mustahil bila seluruh rakyat Indonesia digerakan terkumpul uang yang diperlukan untuk membangun gedung KPK.
Kita lihat saja apakah Komisi III DPR RI tetap keukeuh, berkeras-kepala tidak menyetujui anggaran pembangunan gedung KPK atau mereka akan melunak dan menyetujui pada akhirnya. Rupanya sebagian anggota Komisi III sadar benar dengan kekuasaannya untuk menyetujui anggaran pengeluaran negara, bila dianggap sedikit tak sopan ditunda dulu kalau perlu coret anggarannya. DPR loh gitu lebih berkuasa dari eksekutif di zaman reformasi ini.
