Mohon tunggu...
Hendi Setiawan
Hendi Setiawan Mohon Tunggu... Penulis - Kompasianer

Senior citizen. Pengalaman kerja di bidang transmigrasi, HPH, modal ventura, logistik, sistem manajemen kualitas, TQC, AMS, sistem manajemen lingkungan dan K3, general affair, procurement, security. Beruntung pernah mengunjungi sebagian besar provinsi di Indonesia dan beberapa negara asing. Gemar membaca dan menulis. Menyukai sepakbola dan bulutangkis. Masih menjalin silaturahmi dengan teman2 sekolah masa SD sampai Perguruan Tinggi.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Semoga Presiden Jokowi Tidak Salah Pilih Menteri

25 Oktober 2014   16:46 Diperbarui: 17 Juni 2015   19:47 76
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Presiden Jokowi (dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) saat ini kelihatannya sedang sangat sibuk memilih calon-calon Menteri yang akan memimpin 33 Kementerian dan 4 Menteri Koordinator dan beberapa pejabat setingkat Menteri untuk Kabinet yang akan segera diumumkannya pada hari Minggu, 26 Oktober 2014. Mudah-mudahan tidak mundur lagi pengumumannya.

Walaupun tak hadir secara fisik di Istana Merdeka atau Istana Negara, berkat kehadiran TVOne, MetroTV, KompasTV, TV Berita Satu dan sebagainya, rakyat Indonesia bila rajin menyimak berita dan talkshow yang membahas pembentukan Kabinet, pengetahuan kita akan selalu mutakhir. Mulai dari keanehan batalnya pengumuman Kabinet Jokowi-JK pada Rabu malam, 22 Oktober 2014 di Dermaga 3 Pelindo, Tanjung Priok, sampai hilir mudiknya tokoh-tokoh politik dan orang-orang cukup terkenal yang diduga calon Menteri Kabinet Jokowi-JK.

Sebagai orang yang cukup melek informasi, karena rajin membaca koran, majalah berita, media online termasuk Kompasiana, tokoh-tokoh calon Menteri itu rasanya saya kenal baik dan saya merasa pantas menilai kapabilitas dan kompetensi mereka berdasarkan sepak terjang mereka yang diberitakan media, juga tentu saja membaca biodata para calon Menteri, lulusan sekolah apa, apakah ia politisi sukses, pengusaha sukses, pejabat pemerintah yang bersih dan kompeten dalam bidangnya dan sebagainya.

Otak saya entah kenapa seperti otomatis memilah si anu cocok jadi Menteri, tongkrongannya OK, latar belakang pendidikannya OK, bersih dari korupsi (yang ini info dari Jokowi-JK bahwa calon-calon diajukan ke KPK untuk disaring apakah koruptor atau terindikasi korupsi). Demikian pula feeling saya mengatakan si anu, si anu kok tak pantas jadi Menteri, memang ia tokoh partai dan mungkin lolos dari saringan KPK, tapi kompetensinya apa? Diplot Menteri Pertanian, kemampuannya membawa Indonesia ke arah kedaulatan pangan diragukan , diplot Menteri Kesehatan bukan dokter (di Indonesia seorang Menkes lebih disukai jika ia seorang dokter), mau dikasih Menteri Kehutanan, kayaknya selain tak ada keahlian Kehutanan atau Lingkungan Hidup, khawatir hutan makin gundul pacul.

Siapa saja calon Menteri yang pantas dan tak pantas menurut saya? Ah tentu saja rahasia besar, bila ditulis di Kompasiana bisa-bisa menuai hujatan, bisa-bisa akun saya dibreidel.  "Memangnya loe siapa berani-berani menilai kompetensi orang?", he he he ... sangat  tak etislah, khawatir juga penilaian saya salah.

Ya sudah terserah Presiden Jokowi saja, bukankah ia pemegang hak prerogatif Presiden untuk memilih siapapun yang dipandangnya cocok menjadi Menteri?.  Memang sih ada kesan hak prerogatif Presiden saat ini sepertinya sedang di-share dengan tokoh lain di ring satu Presiden, tentu saja tokoh yang memang orang-orang besar di bidang politik.

Mudah-mudahan Presiden tidak salah pilih orang atau terpaksa pilih orang yang kurang tepat karena alasan ewuh pakewuh. Menteri-menteri yang dipilih harus benar-benar warga negara Indonesia terunggul yang disebut profesional oleh Jokowi, walaupun kabarnya ada juga yang profesional partai ... nah yang ini yang dikhawatirkan kompetensinya kurang sesuai untuk Kementerian teknis, mungkin mereka seharusnya cocok di bidang Polhukam saja, kecuali bila yang bersangkutan punya latar belakang pendidikan memadai  dalam bidang teknis tertentu, lulusan Perguruan Tinggi bonafid,  yang ini cocok disebut profesional partai.

Artikel terkait: http://birokrasi.kompasiana.com/2014/10/27/nakertrans-kenapa-dibagi-jadi-dua-kementerian-untuk-menampung-dua-menteri-pkb-698551.html

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun