Bagaikan Akrobat Sirkus
Menyimak sidang MKD mengadili kasus pelanggaran etika oleh Ketua DPR, Setya Novanto (SN), sejak Rabu siang sampai malam,16 Desember 2015 seperti menonton film spionase, banyak kejadian dan keputusan aneh dan tak terduga:
- Pertama entah bermaksud melemahkan lawan, tiba-tiba anggota MKD Akbar Faisal dari Nasdem dan Acep dari PKB dinonaktifkan (oleh pimpinan DPR).
- Seluruh anggota MKD ternyata menilai Setya Novanto bersalah, telah melanggar kode etik DPR.
- Hanya kadar pelanggaran yang terbelah. 10 anggota MKD menilai pelanggaran etika  sedang dan 7 anggota MKD menilai pelanggaran etika berat
- Cukup terkecoh saya melihat anggota MKD asal PKS menilai pelanggaran sedang. Saya tafsirkan Dr Surahman Hidayat tidak sejalan dengan sikap Wakil Ketua DPR asal PKS, Fahri Hamzah yang selama ini sikapnya sangat mendukung SN.
- Anggota MKD dari PDIP terbelah, satu menilai pelanggaran berat, dua lainnya menilai pelanggaran sedang.
Siapa Menilai Pelanggaran Sedang dan Berat?
Berikut ini daftar anggota MKD yang terbelah penilaiannya antara sedang dan berat (sumber: Kompas.com) :
Pelanggaran berat:
1. Dimyati Natakusumah (F-PPP)
2. M Prakosa (F-PDI Perjuangan)
3. Sufmi Dasco Ahmad (F-Gerindra)
4. Supratman (F-Gerindra)
5. Ridwan Bae (F-Golkar)
6. Adies Kadir (F-Golkar)
7. Kahar Muzakir (F-Golkar)
Pelanggaran sedang:
1. Dasrizal Basri (F-Demokrat)
2. Guntur Sasongko (F-Demokrat)
3. Risa Mariska (F-PDI Perjuangan)
4. Maman Imanulhaq (F-PKB)
5. Victor Laiskodat (F-Nasdem)
6. Achmad Bakrie (F-PAN)
7. Sukiman (F-PAN)
8. Syarifuddin Suddin (F-Hanura)
9. Junimart Girsang (F-PDI Perjuangan)
10. Surahman Hidayat (F-PKS)
Apa Konsekuensi Pelanggaran Sedang vs Berat?
Sanksi pelanggaran sedang konsekuensinya : SN jatuh, dicopot dari Ketua DPR, tapi masih anggota DPR. Case closed.
Sanksi pelanggaran berat konsekuensinya :
Dibentuk panel yg terdiri 3 orang dari MKD DPR, 4 orang dari luar DPR.
Tapi "Pengadilan" ini masih memberi peluang SN lolos dari hukuman, selain kemungkinan dipecat sebagai anggota DPR.
Makanya Golkar, Gerindra, PPP dan satu orang anggota MKD dari PDIP memberi sanksi berat, mungkin tujuannya agar masih punya peluang membebaskan SN selain kemungkinan dipecat sebagai anggota DPR.
Pemilihan sanksi pelanggaran berat selain akan makan waktu, pemilihan anggota panel pun akan jadi ajang pertarungan tersendiri diantara kubu pro SN dan kubu kontra SN. Belum lagi hasil keputusan panel belum final, harus dibawa ke Sidang Paripurna DPR.
