Harus diakui Musyawarah Nasional Golkar di Ancol sangat sepi dibandingkan Musyawarah Nasional Golkar di Nusa Dua Bali. Apakah hal ini menunjukkan bahwa Golkar versi Agung Laksono dkk kurang mendapat dukungan dari internal Partai Golkar? Silakan bandingkan sendiri dari jumlah kehadiran peserta Munas dan ramai tidaknya pemberitaan maupun promosi kedua Musyawarah Nasional yang akhirnya sama-sama diadakan pada bulan Desember 2014. Perlu diketahui salah satu hal yang ditentang kubu Agung Laksono dkk dari penyelenggaraan Munas Golkar di Bali adalah waktu penyelenggaraan yang seharusnya dilakukan pada bulan Januari 2015.
Benarkah sepi intervensi?
Munas Golkar di Bali sempat menarik perhatian masyarakat ketika Menko Polhukam Tedjo Edhi melarang penyelenggaraan Munas dan belakangan diralat bahwa Menko Polhukam tidak melarang hanya menyarankan kepada Polri agar tidak memberi izin Munas, karena dikhawatirkan akan mengganggu pariwisata Indonesia khususnya Bali, padahal saat itu menurut Menko musim liburan sedang memasuki masa puncak.
Pihak Polri menyatakan bahwa Munas tidak perlu izin, hanya pemberitahuan saja. Lebih lanjut Gubernur Bali Made Mangku Pastika ketika diwawancarai TVOne melalui tele conference dalam satu slot dengan wawancara TVOne dengan Menko Polhukam, Mangku Pastika malah menjamin bahwa Munas Golkar di Nusa Dua aman dan mudah dijaga, tak akan mengganggu keamanan dan pariwisata Bali. Mangku Pastika juga membantah bahwa 30 November - 3 Desember 2014 merupakan puncak musim libur, masih jauh kata Gubernur Bali, puncak musim liburan itu nanti setelah tanggal 20 Desember 2014.
Munas Golkar Agung Laksono dkk di Ancol Jakarta dibandingkan dengan Munas Golkar Abu Rizal Bakri dkk di Nusa Dua Bali mempunyai satu kesamaan, sama-sama diselenggarakan di kawasan wisata. Perbedaannya kali ini Menko Polhukam tidak menghimbau Polri untuk melarang Munas Golkar di Ancol, mungkin Menko menilai tidak akan mengganggu keamanan dan pariwisata Jakarta, khususnya Ancol. Malahan dari segi bisnis menguntungkan Hotel Mercure, mendapat pemasukan uang dari penggunaan hotelnya untuk Munas. Dari sisi bisnis hotel, Munas Golkar di Bali mestinya juga positif dari sudut pandang pariwisata, ada revenue masuk kan?
Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, juga tidak ikut menjamin kelancaran Munas Golkar di Ancol, saya duga ia berpikir "Bukan urusan gue".
Masih ada kemungkinan terjadinya intervensi Pemerintah pada Munas Golkar Agung Laksono dkk di Ancol, yaitu bilamana ada pejabat Pemerintah setara Menteri atau lebih tinggi hadir di Munas sebagai undangan. Tapi jika yang hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Ketua Umum Golkar, dan saat ia hadir mengenakan jaket kuning Golkar, apakah itu intervensi pemerintah terhadap kemelut Partai Golkar?
Pemerintah memang tak sepatutnya ikut campur urusan internal Partai Golkar, biarkan mereka menyelesaikan pertikaian internal mereka. Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly jangan mengulangi kesalahan dengan tergesa-gesa mengakui salah satu kubu yang bertikai berdasarkan feeling politisinya, seperti ia lakukan ketika secepat kilat menurunkan 'surat pengakuan' kepada kubu Romahurmuzy sebagai PPP yang sah dibanding kubu Surya Darma Ali, akhirnya kebijakan Menkumham dikalahkah di PTUN. Malu kan!
