Membela Jokowi Sambil Menyerang SBY dan Prabowo

Jokowi siapa mau membantah bahwa ia banyak pengagumnya? Bagi pengagum rasional, tak semua yang dilakukan Jokowi harus dibela tanpa reserve, bisa dan boleh dikritisi, namanya juga manusia.

Ada hal menarik perhatian saya ketika para pendukung fanatik mendukung kebijakan kenaikan harga BBM bersubsidi Rp 2000/liter. Selain argumentasi rasional berupa hitung-hitungan dikaitkan dengan perekonomian, dengan APBN, pembelaanpun sampai membandingkannya dengan apa yang pernah dilakukan "lawan" Jokowi, tentu dalam rangka mencari pembenaran dari sudut pandang si pendukung.

Pertama di Kompasiana ada artikel dan banyak komentar yang menyatakan bahwa Prabowo ketika kampanye berjanji akan menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi Rp 12.000/liter.  Info ini sebetulnya tak masuk akal sehat, kemungkinan besar salah, entah dari mana angka Rp 12000/liter yang akan 'mengalahkan' harga BBM kelas atas seperti Pertamax dan BBM yang dijual pompa bensin asing seperti Shell dan Total. Yang agak pasti harga setinggi itu memberi peluang pompa bensin asing berpesta pora, sekaligus mencekik rakyat.

Info yang benar atau mendekati kebenaran kubu Prabowo waktu kampanye Pilpres menyatakan: "Harga BBM itu nanti tidak akan dinaikkan terutama bagi orang miskin. Tapi bagi orang kaya harga BBM akan naik secara tidak langsung karena memang orang kaya tidak berhak atas subsidi BBM," ujar Drajad di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu 31/5/2014 (Tribunnews).

Kedua apa yang dilakukan Jokowi dinyatakan pendukungnya 'lebih hebat' dibanding SBY. Pengumuman kenaikan harga BBM dilakukannya sendiri (didampingi Wapres dan banyak menteri-menterinya), sedangkan SBY menyuruh Menteri ESDM (waktu itu) Jero Wacik. Salah satu info sebuah media sbb: "Pada 22 Juni 2013 lalu, SBY tak mengumumkan sendiri kenaikan BBM dan malah menunjuk Menteri ESDM, Jero Wacik, kala itu, untuk mengumumkan".

Benarkah SBY tidak berani dan Jokowi berani? Bagi pendukung yang ingin melihat pembandingan frontal antara dua orang yang dianggap "berseberangan" pembandingan berani versus tidak berani mungkin lebih memuaskan batin bahwa orang yang didukung lebih hebat.

Sebenarnya demikiankah? Secara obyektif sulit mengukur unsur berani dan tidak beraninya seseorang, kecuali Jokowi dan SBY diwawancara atau diberi kuesioner untuk mengukur 'keberanian' mereka ketika akan mengumumkan kenaikan harga BBM pada masa masing-masing.  Adakah diantara Kompasianer yang ingat pada saat Presiden-Presiden sebelum SBY siapa diantaranya yang 'berani' mengumumkan sendiri kenaikan harga BBM ? Bisa jadi tugas mengumumkan kenaikan harga BBM oleh Menteri merupakan pendelegasian wewenang daripada soal keberanian yang sulit mengukurnya.

Bela membela Jokowi oleh pendukung fanatiknya tak jadi soal, baik pembelaan yang sifatnya kuantitatif berisi anailisis ekonomi atau pembelaan kualitatif yang berisi observasi bahkan penyataan yang kurang didukung data yang benar, namanya kebebasan berpendapat, asal jangan melecehkan secara pribadi saja, bisa-bisa dinilai melanggar hukum.