[caption id="attachment_393513" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi/Kompasiana (Tribunnews/Kompas.com)"][/caption]
Elman Saragih, Pemred Media Indonesia, di MetroTV Selasa pagi, 27 Januari 2015, bilang, "KPK berhenti bekerja sehari Indonesia tidak akan runtuh, Polisi sehari berleha-leha kekacauan di mana-mana." Lebih lanjut Elman Saragih berujar, "Sekarang kan di mana-mana hajar Polri ha ha ha."
Karena acara bincang pagi di MetroTV itu ditonton berjuta orang Indonesia, bahkan bisa ditonton di luar negeri, pernyataan Elman Saragih perlu diimbangi. Menurut saya terlalu berlebihan pendapat pemimpin redaksi MetroTV itu.
Elman Saragih sepertinya menganggap konflik KPK vs Polri sekarang benar-benar konflik antarlembaga dan rakyat (sebagian) menghujat Polri. Pasti Elman sebagai wartawan senior tahu persis akar masalah konflik ini bila ditelusuri sampai ke akarnya. Konflik mengemuka sejak Presiden Joko Widodo mengajukan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai calon tunggal kapolri ke DPR, lalu sehari sebelum DPR melakukan fit and proper test terhadap Budi Gunawan, KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Kegaduhan meledak ketika petugas Bareskrim Polri -atas perintah Kabareskrim Irjen Pol Budi Waseso- menangkap Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, yang ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus saksi palsu Pilkada Kotawaringin Barat tahun 2010, di Jalan Tugu Raya Cimanggis, Depok dengan cara spektakuler, bak menangkap seorang teroris, dikepung, diborgol.
Dua kejadian itulah yang menyebabkan munculnya dukungan para pegiat antikorupsi yang terlihat gegap gempita di kantor KPK. Para pendukung KPK inilah sebenarnya yang disebut Menkopolhukam Tedjo Edi Purdijatno sebagai 'rakyat tak jelas', padahal banyak di antara mereka waktu Pilpres 2014 pendukung fanatik Jokowi.
Apakah rakyat benci Polri, saya yakin tidak. Kasus KPK vs Polri sekarang lebih tepat disebut KPK vs Budi Gunawan cs. Kenapa? KPK pimpinannya solid, sedangkan di Polri para perwira tingginya diakui atau tidak berfaksi-faksi, ada yang berafiliasi ke parpol penguasa. Yang bicara itu salah satunya Pengajar Ilmu Kepolisian di UI, Kombes (Pur) Bambang Widodo Umar.
Presiden Joko Widodo terkesan mencari bemper lebih banyak lagi, untuk pemilihan calon kapolri semula ia hanya mengandalkan Kompolnas dan berujung pro-kontra masyarakat yang belum berkesudahan sampai sekarang. Padahal menurut pengakuan Adrianus Meliala, Kompolnas baru memberi daftar nama, belum melakukan wawancara dan pendalaman terhadap para calon kapolri tersebut. Kesimpulannya Presiden terlalu cepat memilih calon kapolri, ketika analisis pendukung belum tersedia sempurna.
Komjen Pol (Pur) Oegroseno, Mantan Wakapolri, yang dua malam lalu menjadi salah satu dari tujuh pakar dan tokoh masyarakat yang diundang Presiden, sebelumnya pernah lantang berkata bila Budi Gunawan dan Budi Waseso dinonaktifkan, selesai persoalan pro-kontra yang terlalu melebar ini.
Saya sependapat, akar persoalannya salah pilih orang, baik calon kapolri maupun kabareskrim. Bila kesalahan ini diperbaiki oleh Presiden Joko Widodo, saya yakin pro-kontra akan mereda. Mengenai kasus Bambang Widjojanto dan Budi Gunawan, dua kasus ini tetap diteruskan, diproses secara transparan sesuai arahan Presiden Jokowi.
Jika pro-kontra reda setelah akar masalah di Polri diatasi, kemungkinan besar hujatan kepada Polri akan mereda. Artinya rakyat tidak benci Polri secara institusi, malah butuh, bukankah banyak prestasi Polri yang sangat layak diacungi jempol, misalnya kasus pengungkapan teror Bom Bali, kasus penangkapan bandar narkoba dan penangkapan ratusan preman pengganggu masyarakat.
Mudah-mudahan Presiden tidak ragu lagi setelah mendapat bemper baru yang kualitasnya bagus, seperti tim tujuh yang ia undang ke Istana Negara dua malam lalu. Jangan tunggu lebih lama Pak Presiden, atau bapak akan menerima tambahan bola panas seperti pemberhentian sementara Bambang Widjojanto akhirnya diserahkan kepada Presiden untuk memutuskannya, bahkan Pak Presiden akan menyaksikan semua Pimpinan KPK dijadikan tersangka sampai pimpinan KPK habis karena harus berhenti sementara sesuai Undang Undang KPK yang berlaku.
