Kapolri Mendorong Perwira Tinggi Aktif Mendaftar Calon Pimpinan KPK
Dari sebuah stasiun radio swasta terkenal di Jakarta, pagi ini sekitar pukul 7 diperdengarkan rekaman pernyataan Kapolri bahwa ia mendorong anggota (perwira tinggi) POLRI mendaftar pemilihan pimpinan KPK. Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti menyatakan POLRI tidak akan mengirim calon, tapi individu anggota (perwira tinggi) POLRI yang berminat dipersilakan bahkan didorong untuk mendaftar. Ketentuannya mestinya bila terpilih harus mengajukan pensiun dari POLRI, jadi purnawirawan dulu sebelum memimpin KPK.
Sembilan Srikandi Panitia Seleksi Pimpinan KPK yang terdiri dari wanita-wanita karir pelbagai macam keahlian, tiga diantaranya psikolog, sosiolog dan praktisi manajemen. Tiga orang ini harus mengkaji betul aspek psikologis, sosiologis dan manajemen strategi ketika seorang perwira tinggi POLRI yang masih aktif mendaftar sebagai calon pimpinan KPK. Harus dikaji plus minusnya bagi kelancaran tugas KPK, bagi independensi KPK demi keberhasilan mencegah dan memberantas korupsi kelas kakap oleh KPK.
Sebagai warga masyarakat yang pernah berhubungan dengan organisasi perusahaan berkaryawan sekitar 1000 orang, ketika unit kerja yang saya pimpin membutuhkan karyawan, saya dilibatkan dalam wawancara akhir dan seringkali keputusan memilih calon mana yang diterima ditentukan saya sebagai user. Pengalaman memilih calon karyawan dan mengamati kinerja mereka selama beberapa tahun menunjukkan test psikologi sebagai saringan awal bagi semua calon cukup valid menyaring calon terbaik.
Katakanlah Pansel KPK setelah melakukan seleksi administratif, seleksi ijazah/transkrip/pengalaman kerja disambung  (mungkin) dengan test psikologi, terpilih diantaranya perwira tinggi POLRI aktif (yang berjanji akan mengundurkan diri dari POLRI jika terpilih) dan purnawirawan perwira tinggi POLRI, diantara dua kelompok Jenderal Polisi ini mana yang mau dipilih?
Perwira Tinggi POLRI (yang saat ini masih) Aktif.
Jenderal Polisi yang saat ini masih aktif, mungkin berpangkat Inspektur Jenderal atau Komisaris Jenderal, yang pasti semuanya bawahan Kapolri dan Wakapolri saat ini. Sisi positif Jenderal Polisi aktif seperti ini memiliki kedekatan emosi dengan pimpinan POLRI yang masih menjabat, akan memuluskan kerjasama KPK - POLRI.
Namun ada sisi negatifnya, bagaimanapun calon ini pernah menjadi anak buah atau bawahan pimpinan POLRI saat ini, hambatan psikologis sebagai mantan anak buah tak mudah dihilangkan dalam waktu singkat. Padahal kita ketahui antara KPK dengan POLRI sempat berseteru hebat sejak Komjen Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka oleh pimpinan KPK era Abraham Samad, yang berujung dengan ditersangkakannya dua pimpinan KPK, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim, Belum lagi pentersangkaan Novel Baswedan, penyidik KPK -yang notabene mantan perwira menengah POLRI- oleh Bareskrim. Hubungan yang masih panas dingin seperti ini akan mempengaruhi kualitas psikologis seorang Jenderal Polisi yang saat ini masih aktif.
Perwira Tinggi POLRI Purnawirawan
Bila ada purnawirawan Jenderal Polisi yang lolos saringan awal Pansel KPK, sisi positif sebagai mantan perwira tinggi POLRI relatif tak asing dengan lingkup tugas KPK yang tupoksinya memberantas korupsi. Kerjasama dengan mantan instansinya juga mestinya mulus, apalagi dari sisi angkatan pendidikan (di AKPOL) para purnawirawan ini pada umumnya lebih senior. Sebagai senior umumnya mereka tak akan merasa ada hambatan psikologis ketika harus bersikap lugas.
Mantan Jenderal Polisi yang terpilih tetap harus dipilih yang leadershipnya bagus, berwibawa, dan cukup dikenal masyarakat sebagai Jenderal Polisi yang berpihak ke pemberantasan korupsi. Hanya menyebut sebagai contoh saja, mantan Wakapolri Ugroseno menurut saya cocok menjadi pimpinan KPK. Beberapa tahun lalu juga ada Brigjen Polisi yang memimpin Direktorat Penyidikan KPK, terakhir pensiun sebagai Kapolda Kaltim dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi. Kedua orang ini sebagai contoh saja senior kepolisian yang layak memimpin KPK, mungkin masih bisa disisir beberapa Jenderal Polisi Purnawirawan lainnya yang cocok untuk memimpin KPK.
