[caption id="attachment_395318" align="aligncenter" width="624" caption="Ilustrasi - Komisaris Jenderal Sutarman resmi menjabat Kepala Polri menggantikan Jenderal (Pol) Timur Pradopo setelah dilantik oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara, Jakarta, Jumat ( 25/10/2013 ) sore. (KOMPAS.COM/Sandro Gatra)"][/caption]
Nama Komisaris Jenderal Suhardi Alius, mantan Kabareskrim sampai 19 Januari 2015 dan saat ini Sekretaris Utama Lemhanas, dicoret Kompolnas dari daftar calon kapolri, dengan alasan terlalu muda. Suhardi Alius lulusan AKABRI Kepolisian angkatan 1985, lahir 10 Mei 1962, pensiunnya masih 5 tahun 4 bulan lagi.
Lalu bila Komjen Budi Gunawan batal menjadi kapolri karena statusnya sebagai tersangka korupsi, siapa di antara delapan Komjen Polisi lainnya pantas menjadi Kapolri? Walaupun belum diminta oleh Presiden Jokowi, Kompolnas menyiapkan empat nama calon Kapolri, yang disebut Nasser -anggota Kompolnas- dua dari angkatan 1982 dan dua dari angkatan 1984 (yang lebih tepat dua dari angkatan 1982, satu angkatan 1984 dan satu dari angkatan 1985), yaitu:
- Komjen Badrodin Haiti:Â angkatan 1982, lahir 24 Juli 1958, saat ini Wakapolri (2014), Plt Kapolri (2015-sekarang), pernah menjadi Kapolda Banten (2004), Sulawesi Tengah (2006), Sumatera Utara (2009-2010), Jawa Timur (2010-2011), Asops Kapolri (2011-2013), Kabaharkam (2013-2014).
- Komjen Dwi Priyatno: angkatan 1982, lahir 12 November 1959, saat ini menjabat Irwasum (2014-sekarang), pernah menjadi Kapolda Jawa Tengah (2013) dan Metro Jaya (2014).
- Komjen Putut Eko Bayuseno: angkatan 1984, lahir 28 Mei 1961, saat ini menjabat Kabaharkam (2014-sekarang), pernah menjadi Kapolda Banten (2011), Jawa Barat (2011) dan Metro Jaya (2012).
- Komjen Budi Waseso: angkatan 1985, lahir Februari 1960, saat ini menjabat sebagai Kabareskrim (mulai 19 Januari 2015), pernah menjadi Kepala Sespimti (2014), Widyaiswara Utama Sespim Polri (2013), Kapolda Gorontalo (2012), Kepala Pusat Pengamanan Internal Polri (2010).
Menurut pasal 11 UU Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, seorang calon Kapolri adalah perwira tinggi yang masih aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karir. Keempat calon Kapolri tersebut memenuhi syarat UU Kepolisian 2002.
Keempat calon masih aktif bekerja di Kepolisian, Badrodin akan pensiun Juli 2016, Dwi Priyatno pensiun November 2017, Putut Eko Bayuseno pensiun Mei 2019, dan Budi Waseso pensiun Februari 2018. Para calon masih akan berdinas aktif di Kepolisian dalam rentang waktu 1 tahun 4 bulan (Badrodin Haiti) sampai 4 tahun 3 bulan (Putut Eko Bayuseno).
Dari sisi kepangkatan dan karir Presiden dapat melihat siapa di antara keempat calon kapolri yang memiliki jenjang karir cukup lengkap dan mempunyai pengalaman cukup panjang memimpin Polda besar. Calon nomor 1 - 3 adalah calon kapolri yang berpengalaman menjadi Kapolda Tipe A, sebutan untuk tipe Polda besar seperti Metro Jaya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara. Satu calon yaitu Komjen Budi Waseso, belum pernah memimpin Polda Tipe A, tapi pernah memimpin Polda Gorontalo, sebuah Polda tipe B, sebutan tipe Polda kecil seperti Yogyakarta, Banten, Maluku, Gorontalo, Riau. Pada 10 tahun terakhir seorang kapolri semuanya melalui jenjang Kepala Polda Tipe A, apakah pada Pemerintahan Presiden Joko Widodo pengalaman memimpin Polda besar ini akan diabaikan?
Bambang Widodo Umar, purnawirawan Polisi yang sekarang menjadi dosen di Kajian Kepolisian Universitas Indonesia dan salah satu anggota Tim Independen yang diminta nasihatnya oleh Presiden Jokowi berpendapat, "Umumnya kepala Polri yang sudah memimpin Polda besar itu memiliki pengalaman kuasa wilayah, kamtibmas, dan manajemen yang baik. Ancaman di tipe A kan juga lebih kompleks. Bandingkan saja Kapolda Sumatera Utara dengan Gorontalo (tempat tugas Budi Waseso). Tentu beda," ucap Bambang Widodo Umar (Kompas.com 5 Februari 2015).
Dari sisi jenjang karir dan pengalaman memimpin Polda besar harus diakui calon nomor 1, 2 dan 3 lebih pantas menjadi kapolri dibanding calon nomor 4, bahkan calon nomor 3 usianya lebih muda dibanding calon nomor 4 sekalipun lebih senior dari sisi tahun kelulusan dari AKABRI Kepolisian. Tak salah bila Bambang Widodo Umar menyarankan Presiden Jokowi agar meminta pertimbangan Polri dalam mengajukan calon kepala Polri ke DPR. Dewan Kepangkatan dan Pejabat Tinggi (Wanjakti) Polri memiliki data lengkap semua perwira tinggi Polri dan mampu menyaring kader-kader terbaiknya tak hanya berdasarkan pada jenjang kepangkatan.
Budi Waseso dalam pertandingan sepak bola layak disebut kuda hitam. Jenderal yang wajahnya mulai dikenal luas ketika terlihat di TV selalu mendampingi Komjen Budi Gunawan saat mengikuti fit and proper test di DPR ini, kemungkinan menjadi pilihan lain pihak parpol pendukung Presiden Jokowi bila Komjen Budi Gunawan gagal menjadi kapolri.
Terserah Presiden akan memilih siapa, apakah jenderal polisi yang berpengalaman lebih lengkap atau (mungkin) menuruti kehendak pemimpin tertinggi PDIP, Nasdem, Hanura dan partai pendukung lainnya waktu Pilpres 2014. Keputusan di tangan Presiden Jokowi, rakyat akan melihat leadership presiden kita dari keputusannya memilih kapolri minggu depan dan tentu akan menyaksikan apa yang akan terjadi di tubuh Polri bila dipimpin oleh calon no 1 - 3 dibanding bila dipimpin calon no 4 yang lantang meneriakkan akan membersihkan Polri dari "pengkhianat" (apa sih kriteria pengkhianat yang dimaksud Budi Waseso?), serta bagaimana nanti hubungan Polri dengan KPK -mungkin makin runyam-.