Komjen Budi Gunawan Kapolri 15 Jan-18 Feb 2015
Pada acara Indonesia Lawyers Club di TVOne edisi Selasa 24 Februari 2015, Asisten Operasi Kapolri, Inspektur Jenderal Polisi Arif Wachjunadi menyampaikan pendapatnya bahwa Komisaris Jenderal Budi Gunawan (BG), calon tunggal Kapolri yang diajukan Presiden Jokowi dan disetujui DPR adalah Kapolri untuk periode 15 Januari - 18 Februari 2015.
Pernyataan Irjen Pol. Arif Wachjunadi diawali ketika Asops Kapolri ini menceritakan Inspektur I Muhammmad Yasin pada tahun 1945 memproklamirkan Polisi Istimewa sebagai Kepolisian Negara Republik Indonesia. Saat itu belum ada Kapolri, dan belakangan yang diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai kapolri pertama adalah R.S. Sukanto, namun dari sisi sejarah Irjen Pol. Arif Wachjunadi menafsirkan bahwa Muhammad Yasin adalah Kapolri pertama Republik Indonesia.
Analogi ini yang dijadikan alasan pernyataan bahwa walaupun belum dilantik, Komjen Pol BG adalah Kapolri untuk periode 15 Januari - 18 Februari 2015, Kapolri periode singkat ini diakhiri ketika Presiden Jokowi mengajukan nama Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri baru dan membatalkan pelantikan Komjen Pol. BG sebagai calon Kapolri definitif.
Sebagai Asisten Operasi Kapolri, Irjen Pol Arif, " sang Jenderal Brimob", menceritakan begitu Komjen Pol Budi Gunawan disetujui DPR, ia menghadap Komjen Pol BG menanyakan apa 'visi-misi'-nya sebagai Kapolri, Irjen Pol Arif meminta fotokopi hasil fit and proper test di DPR, lalu menjabarkannya sebagai rencana operasi Polri.
Apakah di Polri hanya Irjen Pol Arif saja yang mengakui Komjen BG sebagai Kapolri? Mungkin tidak seluruh jajaran Polri berpendapat sama dengan Irjen Pol Arif, karena secara hukum setelah Jenderal Sutarman dipensiun oleh Presiden sebagai Kapolri, fungsi jabatan Kapolri dipegang oleh Komjen Pol Badrodin Haiti, Wakil Kepala Polri.
Jangan Ada Matahari Kembar di Polri
Apakah saat itu antara 15 januari - 18 Februari 2015 ada dua 'matahari' di Kepolisian Negara Republik Indonesia? Menafsirkan pernyataan Irjen Pol. Arif Wachjunadi ada indikasi saat itu seolah-olah ada dua Kapolri. Seorang Komjen Pol Badrodin Haiti, Wakil Kepala Polri yang ditunjuk menjadi 'Plt' Kapolri oleh Presiden Jokowi, satu Kapolri lagi adalah Komjen Pol BG yang oleh (mungkin) sebagian petinggi Polri diakui sebagai Kapolri yang sebenarnya. Salah satu contoh pada saat Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto ditangkap oleh Bareskrim Polri, 'Plt' Kapolri menjawab tidak tahu adanya penangkapan itu, kemungkinan besar ia "belum" dilapori oleh Kabareskrim adanya penangkapan seorang pejabat negara, yang ternyata menimbulkan guncangan politik nasional.
Sekarang persetujuan DPR masih dinantikan agar Komjen Badrodin Haiti segera dilantik sebagai Kapolri definitif oleh Presiden Jokowi. Masih tanda tanya memang, apakah DPR akan memuluskan usulan baru Presiden Jokowi, mengingat PDIP kelihatannya tak menyukai keputusan Presiden Jokowi, sekalipun secara formal menyatakan mendukung apapun keputusan Presiden selama tidak melanggar konstitusi, sebuah pernyataan bersyarat dan mengandung banyak tafsir.
Matahari kembar dalam organisasi apapun tidak baik bagi kekompakan anggota organisasi, termasuk Polri harus punya pimpinan resmi satu orang saja dan tidak boleh ada multi tafsir lagi seperti ketika Komjen BG sebagai calon Kapolri yang belum dilantik 'berdampingan' dengan Komjen Pol. Badrodin Haiti sebagai 'Plt' Kapolri yang diangkat Presiden Jokowi -notabene atasan tertinggi semua anggota Polri-.
Untuk menghindari terjadinya matahari kembar yang terlanjur terjadi selama sebulan antara Januari-Februari 2015, bila Komjen Pol. Badrodin Haiti dilantik menjadi Kapolri, sebaiknya Komjen Pol. BG dicarikan jabatan lain di luar Polri yang kira-kira cocok untuk seorang Komjen Polisi aktif, jangan malah didorong menjadi Wakapolri. Bila Komjen Pol BG tetap di Markas Besar Polri, tak baik bagi yang bersangkutan maupun untuk organisasi Polri sendiri. Bagaimanapun Komjen Pol. BG pernah dianggap Kapolri dan mendapat kesetiaan dari (sebagian) perwira tinggi Polri, disamping itu pembatalan dirinya menjadi Kapolri tentu berpengaruh secara psikologis sekalipun Kadiv Humas, Asops Kapolri dan Pengacara Komjen BG beberapa kali mengatakan bahwa Komjen BG legowo menerima keputusan Presiden Jokowi.