Munculnya DPR Tandingan diduga disebabkan lebih dari satu kemungkinan, alasan utama karena setelah partai-partai anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kalah bersaing dalam memperebutkan kursi pimpinan DPR dan MPR, lagi-lagi dalam memperebutkan kursi pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR, kemungkinan besar KIH akan kalah lagi bila pemilihan dilakukan dengan cara voting. KIH ngotot ingin pemilihan dilakukan secara musyawarah, maksudnya agar kursi pimpinan Komisi dan Alat Kelengkapan DPR 'dibagikan secara proporsional' sesuai perolehan Pemilu Legislatif.
Di balik alasan utama, banyak orang menduga bahwa salah satu penyebabnya adalah ketidakpuasan politisi papan atas PDIP terhadap susunan Kabinet Jokowi-JK, lha mereka (PDIP)Â sebagai pemenang Pemilu walaupun tidak menang mutlak, kok jumlah menterinya hanya empat, sama dengan menteri yang direkrut dari PKB? Tanda ketidakpuasan sangat jelas dikemukakan secara gamblang oleh Mayjen (Purn) Tb. Hasanuddin, mempersoalkan jumlah menteri asal PDIP yang minim dan sama dengan PKB, padahal jumlah kursi PDIP di DPR dua kali lipat PKB.
Keterkejutan atas susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK, lalu diam-diam menimbulkan ketidakpuasan terhadap Presiden Jokowi yang mereka dukung pada waktu Pemilihan Presiden Juli 2014, makin bertambah dengan gagalnya Maruarar Sirait gagal menjadi menteri pada menit-menit terakhir, padahal Maruarar Sirait sudah hadir di Istana Negara pada Minggu sore 26 Oktober 2014 dan sudah memakai "seragam menteri" baju putih tangan panjang yang digulung di bawah siku.
Bayangkan menjelang pemilihan menteri Kabinet begitu gencar spekulasi banyak tokoh politisi PDIP - selain yang akhirnya benar-benar jadi - akan menduduki jabatan menteri. Sebut misalnya Maruarar Sirait calon Menpora atau Menkominfo, Prof. Dr. Hendrawan disebut-sebut akan menduduki jabatan Menteri Perekonomian, Rieke Dyah Pitaloka akan menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Eva Kusuma Sundari akan menjadi Menteri Sosial dan last but not least Mayjen (Purn) Tb. Hasanuddin diperkirakan akan menjadi Menteri Pertahanan, lalu Pramono Anung disebut-sebut sebagai calon Menteri ESDM.
Benarkah PDIP dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK hanya diwakili empat orang menteri saja? Mari kita lihat menteri-menteri yang sangat jelas berasal PDIP, memang ada empat orang:
- Puan Maharani, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, (Ketua DPP PDIP, anggota DPR 2014-2019)
- Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri, (Sekjen PDIP, anggota DPR 2014-2019)
- Yasonna Hamonangan Laoly, Menteri Hukum dan HAM, (mantan anggota DPR 2009-2014 dari PDIP)
- Anak Agung Ngurah Gde Puspayoga, Menteri Koperasi dan UKM, (Wakil Gubernur Bali, Kader PDIP)
Bagaimana dengan nama-nama berikut yang juga memiliki kedekatan dengan PDIP dan Ketua Umum PDIP, apakah tiga nama berikut dapat dianggap mewakili PDIP?:
- Rini Sumarno, Menteri BUMN, (Ketua Rumah Transisi, Mantan Menperindag saat Megawati menjadi Presiden 2002-2004)
- Ryamizard Ryacudu, Menteri Pertahanan, (Mantan KSAD saat Megawati menjadi Presiden 2002-2004)
- Andi Widjajanto, Sekretaris Kabinet, ( Dosen FISIP UI, deputi Ketua Rumah Transisi, Tim inti kampanye JKW-JK, putra tokoh PDIP mendiang Mayjen (Purn) Theo Syafei).
Dari uraian di atas, menurut pendapat saya tak benar PDIP hanya diwakili empat menteri di Kabinet Jokowi-JK, paling sedikit ada tujuh menteri mewakili PDIP, belum lagi bila ditambah menteri (atau menteri-menteri?) yang ditengarai simpatisan PDIP, misalnya Susi Pudjiastuti mungkin banyak membantu kampanye PDIP dan Jokowi-JK.
Ketidakpuasan beberapa politisi elit PDIP sulit dibantah. Tb. Hasanuddin jelas-jelas menggugat, kenapa hanya empat? Eva Kusuma Sundari mengungkapkan ketidakpuasannya, "Yang kurang kerjanya, tahu-tahu dapat 'bonus' (jadi menteri -Red). Yang awalnya nggak setuju pencalonan Jokowi jadi capres, tahu-tahu jadi menteri. Yang tadinya jadi penyandang dana di sana (kubu Prabowo-Hatta-Red), tahu-tahu jadi pejabat. Yah itulah politik," ucap Eva Kusuma Sundari yang dimuat Tribunnews, 3 November 2014.
Apakah di balik pembentukan pimpinan DPR Tandingan yang berarti tidak mengakui semua proses konstitusional yang terjadi di DPR selama sebulan terakhir, bahkan tak mengakui UU MD3, merupakan salah satu pelepasan kekecewaan beberapa tokoh elit politisi PDIP karena gagal menjadi menteri?
Faktanya memang Presiden Jokowi tak mungkin menampung terlalu banyak politisi PDIP di kabinetnya, ia harus memberi juga untuk PKB, HANURA dan NASDEM serta PPP pada saat terakhir bergabung ke pihaknya. Belum lagi Jokowi dan JK jauh hari sudah mencanangkan kabinet yang akan dibentuk adalah kabinet profesional, tak ada bagi-bagi kursi menteri seperti zaman Presiden SBY, walaupun akhirnya dilanggar juga karena membentur kenyataan di lapangan, bagi-bagi kursi menteri dilakukan juga.
Pihak Koalisi Merah Putih (KMP) sebaiknya memberi peluang KIH ikut memimpin beberapa Komisi dan Alat Kelengkapan DPR. Presiden Jokowi mungkin perlu juga membalas budi para politisi yang merasa sudah berjuang mendukungnya menjadi Presiden sampai berdarah-darah, misalnya menempatkan mereka sebagai staf Kepresidenan, menjadikan mereka Duta Besar, anggota Wantimpres, UKP4 dan sebagainya, tentu sesuai dengan kompetensi politisi yang bersangkutan.
