Kedua, penanganan masalah migrasi nonprosedural memerlukan pendekatan lintas sektoral yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat sipil. Oleh karena itu, para calon pemimpin perlu menunjukkan kemampuan mereka dalam membangun jejaring dan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan keberhasilan program yang diusulkan.
Kesimpulan
Isu migrasi nonprosedural di Kabupaten Ende merupakan fenomena sosial-ekonomi yang kompleks dan memerlukan penanganan yang serius dan berkelanjutan. Dalam kontestasi politik Pilkada 2024, para calon bupati dan wakil bupati memiliki peluang untuk menjadikan isu ini sebagai bagian dari kampanye mereka, sekaligus menunjukkan komitmen mereka dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat.Â
Namun, keberhasilan penanganan migrasi nonprosedural sangat bergantung pada sejauh mana program dan kebijakan yang diusulkan dapat diimplementasikan secara konkret dan berkelanjutan. Dengan demikian, Pilkada 2024 menjadi momentum penting bagi masyarakat Kabupaten Ende untuk memilih pemimpin yang mampu menghadirkan solusi nyata terhadap masalah migrasi nonprosedural yang telah lama menjadi tantangan di wilayah ini.
