Pemanfaatan bansos sebagai alat politik dalam Pilkada mengakar kuat dalam praktik patronase dan klientelisme yang masih mewarnai politik lokal di Indonesia.Â
Kandidat yang memiliki akses terhadap sumber daya, baik dari negara maupun pribadi, memanfaatkan bansos untuk membangun dan mempertahankan dukungan politik.Â
Praktik ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan dalam proses politik, tetapi juga berpotensi merusak kualitas demokrasi.Â
Karena itu, perlu ada upaya serius untuk mengawasi dan mencegah politisasi bansos, guna memastikan bahwa bantuan sosial benar-benar digunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, bukan untuk kepentingan politik semata.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H