Politik Dinasti dan Pragmatisme Partai, Ujian Nilai-Nilai Asia pada Pilkada 2024

Politik Dinasti dan Pragmatisme Partai: Ujian Nilai-Nilai Asia pada Pilkada 2024

Perdebatan tentang nilai-nilai Asia (Asian Value) kembali mencuat, terutama dalam hubungannya dengan Pilkada serentak pada tanggal 27 November 2024 mendatang. 

Nilai-nilai Asia, yang sering kali ditekankan oleh para pemimpin dan cendikiawan di Asia Timur dan Asia Tenggara, berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap proses demokrasi ini. 

Dalam kontek ini, nilai-nilai Asia akan diuji dalam dinamika politik elektoral Pilkada, yang sarat dengan isu-isu seperti politik dinasti, oligarki politik, pragmatisme partai politik, dan pendangkalan demokrasi.

Baca juga: Strategi dan Hegemoni Elit Menuju Pilkada 2024: Dinamika Politik dan Kesadaran Masyarakat

Salah satu nilai yang sering disebut dalam konteks nilai-nilai Asia adalah penghormatan terhadap otoritas. Di banyak negara Asia, otoritas dianggap sebagai pilar penting dalam menjaga stabilitas dan keteraturan sosial. 

Namun, dalam praktik politik, nilai ini sering kali diterjemahkan menjadi bentuk-bentuk politik dinasti , di mana kekuasaan politik diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya dalam satu keluarga. Tradisi politik keluarga yang kuat ini sering kali bertentangan dengan prinsip meritokrasi yang diusung oleh nilai-nilai Asia seperti pencapaian akademik dan kerja keras.

Di Indonesia, fenomena ini sangat jelas terlihat, dengan banyaknya anggota keluarga politisi yang mencalonkan diri atau menduduki posisi-posisi strategis dalam pemerintahan.

Baca juga: Politik Elektoral di Indonesia, Mengapa Kaderisasi Partai Politik Penting?

Laporan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) menunjukan bahwa, dari total 580 kursi DPR, 138 kursi atau sekitar 23.8% diisi oleh anggota yang memiliki hubungan darah atau kekerabatan dengan petahana atau mantan petahana (https://nasional.kompas.com, 2024).

Penelitian oleh CSIS menunjukkan bahwa dinasti politik tidak selalu berkinerja lebih baik dalam hal pemerintahan atau pertumbuhan ekonomi, dan dikritik karena dianggap menghambat regenerasi politik dan mereduksi kualitas demokrasi. 

Baca juga: Asian Value (Nilai Asia): Norma Budaya dan Sosial Masyarakat Asia

Politik dinasti sering menjadi cara partai politik untuk bertahan dan mengamankan kursi mereka dalam pemerintahan. Alasan utama partai politik mengandalkan dinasti adalah karena dinasti memiliki sumber daya finansial yang besar atau oligarki, memiliki akses politik yang luas, dan popularitas atau elektabilitas tokoh yang tinggi .

Penelitian oleh CSIS tersebut mengkonfirmasi watak dan karakter pagmatisme partai politik di Indonesia sebagai penyokong utama politik dinasti.