Keempat, penyebaran judi online di kalangan pejabat publik juga mencerminkan adanya masalah sosial yang lebih luas. Judi online bukan hanya masalah individu, tetapi juga masalah sosial yang mencerminkan kegagalan dalam pendidikan moral dan etika di masyarakat.Â
Penyebaran aktivitas ini di kalangan pejabat publik menunjukkan bahwa penyakit sosial ini telah menyusup hingga ke level tertinggi pranata sosial, yaitu pemerintah.Â
Kelima, dampak dari keterlibatan pejabat publik dalam judi online merusak kepercayaan publik. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi DPR/D menurun drastis ketika mengetahui bahwa pejabat publik yang seharusnya menjadi panutan justru terlibat dalam aktivitas ilegal.Â
Hal ini dapat memicu ketidakpercayaan yang meluas dan berujung pada ketidakstabilan sosial. Selain itu, keterlibatan pejabat publik dalam judi online juga dapat mempengaruhi kualitas kebijakan yang mereka buat.Â
Kebijakan yang dihasilkan oleh pejabat yang tidak memiliki integritas mungkin dipandang tidak sah atau dipengaruhi oleh kepentingan pribadi, sehingga merugikan masyarakat luas.
Dari sudut pandang ekonomi, perputaran uang dalam aktivitas judi online oleh anggota legislatif sangat mengkhawatirkan. Dengan nilai transaksi yang mencapai ratusan miliar rupiah, potensi kerugian ekonomi yang ditimbulkan sangat besar.Â
Dana yang seharusnya bisa digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat malah dialihkan ke aktivitas ilegal. Selain itu, terlibatnya pejabat publik dalam judi online juga membuka peluang untuk terjadinya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, mengingat besarnya nilai uang yang terlibat.
Tanggung Jawab Negara dan Langkah-Langkah Pencegahan
Kasus ini kemudian memicu seruan untuk reformasi dalam pengawasan dan penegakan hukum terhadap anggota DPR. Berbagai pihak mengatakan, peran Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD)Â sangat krusial dalam bertanggung jawab untuk menjaga etika dan moralitas anggota DPR. Dengan demikian, tanpa tindakan yang cepat dan efektif dari MKD, kepercayaan publik terhadap institusi legislatif akan terus menurun.
Dalam konteks yang lebih luas, penyebaran judi online di kalangan anggota legislatif mengharuskan adanya intervensi dari negara untuk mengatasi masalah ini.Â
Sebagai bagian dari tanggung jawabnya, negara harus mengambil langkah-langkah tegas untuk memberantas aktivitas judi online, baik melalui penegakan hukum maupun melalui kampanye edukasi untuk mengurangi permintaan terhadap judi.Â
Penegakan hukum yang tegas akan memberikan sinyal kuat bahwa aktivitas ilegal seperti judi online tidak akan ditoleransi, terutama di kalangan pejabat publik.
