Setelah Pemilu, Akankah Ada Oposisi yang Kuat?

Menimbang hasil Quick Count yang menunjukkan perolehan suara pasangan calon Prabowo-Gibran lebih dari 56% suara, disamping tidak diikuti dengan perolehan suara  partai-partai pendukung dalam pemilihan legislatif, disinyalir oleh sebagian pengamat membuka peluang bagi penguatan oposisi. Karena menurut mereka kekuatan oposisi akan lebih besar dari pada kekuatan eksekutif, di mana jumlah suara partai non pendukung Prabowo-Gibran lebih dari 50% (Kumparan, 2024).

Sebagaimana data hitung cepat perolehan suara masing-masing partai koalisi, bahwa jumlah suara partai koalisi pengusung pasangan Anis-Muhaimin adalah kurang lebih 29 %. Sedangkan partai koalisi pengusung Prabowo-Gibran memperoleh suara kurang lebih 48 %. Sementara untuk partai pengusung Ganjar-Mahfud kurang lebih 22. 

Dengan menimbang potensi ketidakseimbangan hasil perolehan suara legislatif yang lebih besar dari pada eksekutif, maka kemungkinan akan menguatnya oposisi bagi pemerintahan ke depan.

Berbeda hasil pemilu 2019, di mana mayoritas partai politik pendukung pemerintah mendominasi di legislatif, yang kemudian memberikan kekuatan bagi eksekutif. Namun hasil pemilu 2024, dengan berbekal hitungan sementara, maka partai oposisi akan memiliki pengaruh yang signifikan di parlemen. Hal ini kemudian dimungkinkan akan membuka peluang dan tantangan baru pemerintahan Prabowo-Gibran (Kumparan, 2024).

Berbagai pengamat menakar bahwa, jika kekuatan partai oposisi melebihi kekuatan eksekutif dalam sebuah pemerintahan maka akan menciptakan dinamika politik yang sangat kompleks (Kumparan, 2024). 

Dalam konteks ini, pemerintah akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam menjalankan kebijakan-kebijakan mereka, karena mereka tidak lagi memiliki kendali penuh atas legislatif.

Dengan demikian, proses pembuatan keputusan akan menjadi lebih rumit dan memerlukan negosiasi yang lebih intensif antara berbagai kepentingan politik. Partai oposisi, di sisi lain, akan memiliki lebih banyak pengaruh dalam menentukan arah kebijakan negara, baik melalui penghalangan terhadap agenda pemerintah yang mereka tidak setujui, maupun melalui upaya mereka untuk mempromosikan agenda mereka sendiri.

Pada titik ini akan muncul tarik menarik kepentingan, yang selebihnya adakan menciptakan medan politik yang lebih kompleks, dengan potensi ketegangan dan konflik antara pemerintah dan partai oposisi. 

Persaingan politik yang meningkat dapat menghambat kemampuan pemerintah untuk mencapai kemajuan yang signifikan dalam pelaksanaan kebijakan, dan bahkan dapat menyebabkan stagnasi atau kebuntuan dalam proses pembuatan keputusan.

Meskipun hadirnya kekuatan oposisi yang signifikan juga dapat membawa dampak positif. Dimana oposis dapat berperan sebagai pengontrol jalannya pemerintahan, sembari memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan, memastikan representasi yang seimbang dari berbagai kepentingan masyarakat (Kumparan, 2024).