Kampanye Hitam: Tantangan terhadap Demokrasi dan Pentingnya Literasi Kritis

Menjelang Pemilu 2024, media sosial menjadi tempat utama bagi kampanye hitam. Kampanye hitam merujuk pada penggunaan asumsi, spekulasi, dan prasangka negatif, bahkan sering memanfaatkan isu SARA untuk merusak reputasi seseorang.

Bawaslu RI mencatat bahwa isu utama yang rentan menyebabkan kerawanan dalam pemilu adalah ujaran kebencian, konten hoaks, dan kampanye dengan muatan SARA.

Namun, kampanye hitam ini telah merusak kualitas kampanye politik di Indonesia. Kampanye lebih fokus pada isu personal dan identitas ketimbang kebijakan, menghasilkan narasi politik yang terpisah dari persoalan masyarakat.

Hal ini tentunya berdampak buruk terhadap pemilih dengan mengacaukan akal sehat, menciptakan polarisasi politik, dan mengancam stabilitas sistem politik.

Oleh karena itu, dalam menghadapi kompleksitas politik saat ini, pentingnya literasi kritis yang tidak hanya dalam memahami teks di media sosial, tetapi juga dalam mengevaluasi dan memahami informasi.

Literasi kritis melibatkan kemampuan menganalisis, mempertanyakan, dan memahami informasi secara kritis. Ini melampaui keterampilan membaca dan menulis dengan mempertimbangkan pengaruh media terhadap persepsi individu terhadap realitas.

Tugas kita di lapangan pengetahuan adalah mengembangkan literasi kritis sebagai respons terhadap kampanye hitam. Ini dapat dilakukan dengan menyebarkan informasi benar, mengadakan kampanye positif, pendidikan politik, dan tindakan sosial yang meningkatkan kesadaran akan bahaya kampanye hitam.

Literasi kritis bukan hanya sebagai alat untuk mencegah kampanye hitam, tetapi juga sebagai fondasi demokrasi yang sehat, memungkinkan partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.

Dengan literasi kritis yang baik, masyarakat dapat menjadi lebih cerdas dalam mengonsumsi informasi politik, memilah fakta dari fitnah, dan mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang isu-isu politik yang dihadapi negara.

Hal ini dapat membantu mengurangi dampak kampanye hitam, menjadikan ruang politik sebagai tempat diskusi konstruktif, dan memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang visi dan kebijakan kandidat politik.***