Transaksi digital khususnya e-commerce dan mata uang kripto telah membawa perubahan revolusioner terhadap cara berinteraksi dengan ekonomi global. Di masa revolusi digital, pemerintah harus terus beradaptasi untuk memastikan bahwa sistem perpajakan yang berlaku tetap relevan dan adil.Â
Diperlukan juga kerjasama dan partisipasi dari pemerintah, bisnis atau perusahaan, dan konsumen dalam menciptakan dialog terbuka yang kreatif dalam rangka menciptakan sistem pajak yang dapat mengakomodasi revolusi digital sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Penerapan teknologi seperti teknologi blockchain, kecerdasan buatan, dan analisis big data dapat membantu dalam pelacakan dan penegakan pajak agar lebih efektif. Dengan demikian, kerjasama internasional dapat menjadi kunci untuk menghadapi tantangan pajak di era transaksi digital khususnya e-commerce dan mata uang kripto.Â
Adanya perkembangan teknologi juga membantu pemerintah dalam memastikan sistem perpajakan yang berlaku tetap relevan, adil, dan efisien. Pada akhirnya, penerimaan pajak di Indonesia dapat dimaksimalkan demi pemerataan pembangunan di Indonesia.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H