Bupati Karawang “Kamseupay” (Berseteru Urusan Kecil dengan Wakil Bupati Cellica)

Rakyat mungkin bodoh, tapi belum gila.! Gonjang-ganjing perseteruan antara Bupati Karawang Ade Swara versus Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana ternyata bukan rumor, bukan berita isapan jempol. Perseteruan mereka merebak jadi polemik terbuka, setiap hari berita tak sedap menjadi headline di media lokal, bahkan wawancara “curhat”Wakil Bupati dengan TV Berita.com dapat dilihat di youtube: http://www.youtube.com/watch?v=c3UTNtAa_sw

“Saya rakyat Karawang yang masih waras jadi ikut kesal, kenapa sih Bupati ngurusin urusan kecil. Bupati Karawang KAMSEUPAY," ujar Syamsudin warga Telukjambe Karawang yang jengkel saat membaca koran daerah, “dalam kamus gaul, Kamseupay adalah akronim dari Kampung Sekali Udik Payah”, jelas Udin.

Berawal dari Wakil Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana yang pertama menggulirkan bola panas itu, karena SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) tidak ditandatangani Bupati Ade Swara alias uangnya tidak dicairkan. Sehingga pada tahun lalu triwulan ke empat anggaran SPPD yang menjadi haknya itu malah masuk ke Silpa (sisa anggaran) tahun 2011. Menurut Cellica, Bupati tidak mempunyai alasan yang jelas, yang jelas Cellica merasa “dijegal”, jengkel, maka dia bicara kepada wartawan. Bahkan masalah ini, kata Cellica, bisa saja berlanjut ke ranah hukum.

“Kita bekerja untuk rakyat, kita menjadi pelayan rakyat, urusan politik sebaiknya dikesampingkan, apalagi kami dilantik baru 19 bulan yang lalu. Mari kita bekerja untuk rakyat, mari kita berbuat yang terbaik untuk rakyat. Karena rakyat sudah mempercayai kita sebagai pemimpin, hanya itu yang saya inginkan. Jadi jangan lagi melakukan hal-hal yang menurut saya, merugikan saya, sehingga kadang-kadang, jujur ya? karena kita juga manusia, itu ada rasa, sedih, ya nggak, di gituin itu. Bayangkan SPPD hampir satu tahun ini nggak diberikan oleh beliau. Sehingga tahun anggaran yang kemarin itu masuk ke kas daerah. Yang seharusnya itu menjadi hak seseorang.” Kata wanita cantik kelahiran Bandung, 18 Juli 1980 itu dengan mimik wajah sedih.

Cellica menambahkan, “selama satu tahun terakhir ini, memang budget-nya menggunakan anggaran pribadi, jadi kalau acara-acara, saya selalu menggunakan anggaran pribadi termasuk operasional yang lainnya, kalau bensin mungkin ada dari pemerintah, tetapi yang lain-lain, kan mutlak saya pribadi, buat saya nggak jadi masalah selama saya bisa berbuat untuk orang lain.” Ujar Wakil Bupati Perempuan Termuda se Indonesia yang tercatat di MURI (Museum Rekor Dunia Indonesia) itu.

Pengakuan Wakil Bupati Cellica Nurrachadiana yang merasa anggaran perjalanan dinasnya dijegal itu, ternyata mendapat serangan balik dari Bupati Ade Swara.

Kepada kalangan wartawan usai sholat Jum’at (12/10) pekan lalu di aula Husni Hamid, orang nomor satu di Kabupaten Karawang ini balik mempersoalkan kinerja pasangannya itu. Yang dianggapnya, Cellica seringkali dinas luar tanpa terlebih dulu lapor kepada dirinya.

"Saya tidak mau menandatangani SPPD yang disodorkan Cellica karena dia baru melapor sambil membawa setumpuk SPPD. Seharusnya Cellica memberi tahu saya sebelum dia melakukan perjalanan dinas, bukan sesudahnya," demikian timpal bupati. “Sejak kapan dia jadi atasan saya?” balas Cellica di sebuah media lokal.

Dahsyatnya pro-kontra disharmonisasi pemimpin Karawang itu semakin memanas hingga jadi gunjingan masyarakat bahkan diskusi di warung kopi, di tengah keprihatinan dan kesulitan hidup, kemiskinan yang sudah mencekik leher rakyat. Para pemimpin di Karawang malah terlena mementingkan urusan dirinya sendiri.

Menurut Rambo, mantan Korcam Karawang Barat Tim Sukses Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati ASLI (Ade Swara-Cellica) di zaman Pilkada 2010 baheula mengatakan; “O…baru tahu ya..? Masalah ketidak harmonisan antara Ade Swara-Cellica itu kan sudah terjadi sejak lama. Sejak awal Pilkada dulu mereka nggak cocok, kurang komunikasi, saling curiga dan masalah tersebut diperparah terlalu kuatnya peranan istri Bupati sendiri, Hj. Nurlatifah yang terkenal disebut Bunda itu. Dia terlalu dominan mengatur, hingga sering jadi kusut. Berlanjut terus setelah pasangan calon itu dilantik jadi Bupati-Wakil Bupati terpilih,” imbuhya.

“jadi seperti balon di tiup terus menerus, akhirnya ya meledak juga.” Kata Rambo yang kini sebagai Ketua LSM Formalin. “Saya bilang kan, rakyat mungkin saja bodoh, tapi belum gila!. Masalah ini sudah bukan rahasia lagi, sudah banyak yang tahu, istri Bupati terlalu ikut campur masalah pemerintahan,” ujar Rambo menambahkan.

Dilain tempat, menurut Heigel mahasiswa Fak Hukum Universitas Sigaperbangsa Karawang, “kini tinggal Bupati Ade Swara mampu atau tidak memimpin Kabupaten Karawang tiga tahun ke depan ditengah konflik internal antar mereka sendiri yang carut-marut ini? Kata logika, pemimpin itu harus punya teamwork yang solid, harus terkendali. Tapi jika fakta yang terjadi di lapangan seperti ini, Bupati-Wakil Bupati tidak akur, bisa membuat atmosfir tidak nyaman di lingkungan birokrasi dan membuat sesak nafas semua elemen, DPRD, Muspida, LSM, aktivis, pers dan lainnya, kan semua tergolong dalam stakeholder pemerintahan yang ikut berpartisipasi kepada masyarakat untuk pembangunan Karawang.”

Heigel menambahkan, “seperti kata bijak seorang filsuf, ‘kita tidak bisa kembali pada sungai yang sama’ air mengalir, tidak sama lagi dengan air sungai yang kemarin, waktu berlalu. Jika rekonsiliasi politik partai pendukung mereka mengatakan kasus ini sudah beres, harmonisasi mesra telah terjadi antara Bupati-Wakil Bupati kondusif, aman tenteram kertaraharja, gemah ripah loh jinawi sekalipun. Hal itu hanya propaganda, iklan yang semu."

"Pembangunan infrastruktur juga terganggu. Tahun 2011 anggaran dasar tidak terserap. Sekarang 2012 empat bulan, enam bulan, baru sepuluh persen, lima persen, berarti tidak bekerja. Dan kalau nanti terjadi pencairan anggaran, berarti akan penuh dengan fiktif dan korupsi, karena waktu sudah lewat, terus dicairkan duit, berarti ini bohong-bohongan. Masalahnya APBD Karawang tertinggi sepanjang sejarah tembus Rp. 2,3 Triliun adalah uang rakyat yang kita pertanggungjawabkan di pundak para pemimpin yang tidak stabil ini. Mau di bawa kemana Karawang?” demikian kata Heigel.