Kenaikan harga BBM yang sedang menjadi topik HOT di masyarakat, bersamaan dengan janji pemerintah akan memberikan RASKIN dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat akankah menjadikan Indonesia berprestasi dalam mengentaskan kemiskinan? atau malah sebaliknya menaikan rating KORUPSI DI INDONESIA?
Keadaan negeri yang sangat saya cintai ini menggelitik saya untuk angkat bicara serta menuliskan realita di masyarakat dan bahkan banyak mungkin namun rakyat kita yang dalam disebutkan dalam buku Manusia Indonesia yang ditulis oleh Mochtar Lubis, bahwa mental rakyat kita adalah ABS (Asal Bapak Senang) yang merupakan faktor bungkamnya mereka akan perebutan hak-hak mereka oleh oknum-oknum 'nakal'.
Menurut pengamatan saya selama ini, RASKIN dan BLT (dulu) :
1. Sangat kurang tepat sasaran, karena banyak sekali warga yang mampu mengaku tidak mampu agar mendapatkan BLT.
2.Adanya sunat dari pegawai pemerintahan dengan alasan untuk "administrasi". apakah ini dibenarkan? atau hanya modus saja ?
3. Kenyataanya RASKIN dibagi rata, (kebanyakan diwilayah pedesaan) kaya-miskin dibagi rata. Tepatkah? Kenyataanya yang kaya masih mempunyai rasa "iri" terhadap pembagian subsidi dari pemerintah. Belum lagi ada sunat-sunat yang di'amini' oleh masyarakat.
Saya berpikir, bagaimana kita bisa menghadapi keadaan negeri kita. Hari ini seolah ruh UUD 1945 dan Pancasila entah kemana. Cita-cita yang tertuang dalam pembukaan UUD1945 terasa jauh sekali, sampai kapan kita akan terus begini? Yang Kaya semakin miskin kepedulian sosialnya, yang miskin semakin terbelakang dan terhanyut dalam kemiskinanya. Koruptor entah, saya sudah tidak bisa berkata-kata lagi untuk mereka.
adanya kenaikan BBM yang membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan RASKIN dan BLSM membuat saya berpikir, mungkinkah ini berdampak semakin menjamurnya korupsi-korupsi sampai tingkat yang paling kecil. Semisal subsidi 100% namun bisa jadi hanya 60%, 50% atau bahkan lebih kecil dari itu yang diterima masyarakat. masyarakat mungkin tahu jatah yang seharusnya mereka terima, namun jika kenyataanya tidak sepenuhnya yang mereka terima, mereka bisa apa? mengadu kesiapa? sedangkan pejabatnyalah yang berkhianat?
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat kita menjadi salah satu penyebab mereka hanya pasrah, mau-mau saja menerima seberapapun yang mereka berikan, walau tak sesuai dengan jatahnya.
Saya yakin pemerintah sudah memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini, hanya saja apakah ada upaya yang tegas dari pemerintah??
Kami, Rakyat menunggu..
