Pasca Sidang Paripurna di DPR pada waktu lalu yang mengagendakan masalah BBM berwujud pada permasalahan baru, energibangsa sepertinya terkuras oleh dilema dalam setgab bentukan SBY itu sendiri.
Setgab yang dibentuk setelah mega skandal Bank Century, yang mempunyai tujuan awal untuk memperlancar komunikasi politik di antara anggotanya dan memperkokoh pemerintahan.Setgab yang tidak lain adalah partai koalisi yakni Demokrat,Golkar, PKS, PAN, PPP, serta PKB. Beberapa tujuan pembentukan Setgab adalah untuk (1) Memberikan masukan mengenai program-program pemerintah; (2) Menyeimbangkan pemerintahan dengan kri tik dan saran selama pemerintahan berjalan; (3) Memberi kritik dan saran jika ada program pemerintah yang tidak pro rakyat; (4) Menjadi stabilisator politik agar pembangunan berjalan dan rakyat sejahtera; (5) Mendukung pemerintahan SBY-Boediono; (6) Dan, membangun konsolidasi politik sampai 2014 agar stabilitas terjaga.
Namun setgab yang menampung banyak partai yang tentu juga banyak kepentingan, seringkali tidak mampu menjaga nota kesapahaman antara mereka sendiri,partai di setgab melakukan manuver politik dengan sendirinya.Bukti paling nyata adalah PKS dengan istikomahnya bersebrangan dari kawan satu perahu koalisi berkaitan dengan permasalahan Bahan Bakar Minyak.
PKS, anggota setgab yang begitu sulit “dijinakkan”.Mereka selalu tampil bersebrangan di DPR ketika pemerintahan SBY-Boediono dihadapkan pada masalah yang krusial. Baik itu tentang skandal Bank Century,Pajak, dan yang terakhir adalah tentang BBM.Begitu pula dengan Golkar, pengalaman mereka dalam kancah politik masih nyata dan jelas,sulit diprediksi, dan piawaidalam“main dua kaki”.Bagaimana tidak setelah putusan tentang BBM di DPR, selang beberapa waktu muncullah Aburizal Bakrie dengan pidatonya disela pelepasan kader Partai Beringin tersebut. Secara tidak langsung seorang Pak Ical mengatakan bahwa “Golkar adalah Partai pemberi solusi ditengah kepanikan pemerintah”.
Setgab sesungguhnya tidak mampu mengatasi gejolak yang ada, bahkan dalam setgab itu sendiri.Siapa kawan, siapa lawan akan sulit ditemui secara pasti.Maka sangat tidak mengherankan ketika muncul polemikdisetgab semua suara saling menyalahkan antar partai koalisi bermunculan, rapat di setgab begitu gencar, penggalangan opini ikut mewarnai rentetan permasalahan di setgab.
Namun muaranya,kembali pada satu sosok bernama SUSILO BAMBANG YUDHOYONO, selaku ketua umum SETGAB.Senang ataupun tidak permasalahan yang muncul ditengah masyarakat yang tidak mampu dikelola dengan baik oleh setgab maka seorang ketua umum harus ikut meikulnya, lebih – lebih lagi SBY selaku “deklerator” setgab.
Maka akan sangat bisa dipahami SBY justru dihadapkan oleh simalakamabernama setgabitu sendiri.Beliau tentu memahami bahwa setgab telah menjadi “ladang” politik baru antar partai yang saling ingin mendahuli menuju 2014.SBY tentu menyadari bahwa yang dipimpinnya adalah orang – orang partai,bukan hanya demokrat. SBY pun akan mulai memahami sebagian parpol setgab “tidak begitu rela” seorang Aburizal Bakrie sebagai Ketua Harian setgab, yang tentunya membawahi ketua parpol lainnya.Kesemuanya tentu akan bisa dipahami oleh SBY, walaupun ia harus “terperangkap” disana.
Meminjam istilah pengamat,dan mencoba menafsirkan lain, bahwa disetgab hanya ada Tiga orang yang berperan dan diistilahkan dengan S, B, Y, dimana, 1. Susilo, 2. Bakrie, dan 3. (kembali) Yudhoyono.
Logika sederhana hanya akan bisa mengatakan itulah sebuah resiko ketika seorang Kepala Negara yang bernama Susilo Bambang Yudhoyonodisisi lain sebagai penentu kabijakan dipartainya selaku dewan pembina, dan kemudian sebagai Ketua Umum di sekretariat gabungan ataupun koalisi. SBY memakai tiga pakaian yang harus ia gunakan secara bersamaan, walaupun ia mesti gerah ataupun kepanasan.
Sistem demokrasi di Negara kita memang memberi peluang untuk melakukan hal tersebut, namun potret kepemimpinan dewasa ini telah menunjukkan bahwa pola kepemimpinan seperti itu telah melahirkan ketidakefektifan dalam mengelola Negara secara utuh.
Contoh konflik di setgab sekarang ini sesungguhnya telah menyeret SBY, berbagai desakan baik dari dalam maupun dari luar setgab bermunculan, walaupun tipis rasanya antara keinginan yang sebenarnya dengan usaha memperkeruh suasana, maupun pengalihan issue.
Sura Resuffle adalah keinginan yang selalu tergambar ketika peserta koalisi bersebrangan dengan pemerintah tanpa memberi ruang agar reshuffle hanya dilakukan karena sebuah kinerja.
Ketika SBY kian terseret dalam kisruh setgab maka energinya akan terkuras untuk kesekian kalinya setelah SBY harus “turun gunung” memberi arahan pada kader Demokrat, mengklarifikasi pada masyarakat atas permasalahan yang menyeret Kader Demokrat dalam urusan hukum.
Maka atas rasa lelah tersebut semoga masih tersimpan energy untuk mengatasi paling tidak meminimalisir potret buram bangsa seperti tingkat pengangguran terbuka (TPT) usia muda, 15-29 tahun, di Indonesia mencapai 19,9% atau tertinggi di kawasan Asia Pasifik,
sebanyak 194.000 ruang kelas Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Indonesia rusak berat.
Utang luar negeri membludak sementara kesejahteraan masyarakat masih jauh dari harapan. Malahan, dari waktu ke waktu kekuatan bangsa ini terus merosot karena perekonomian dikuasai kekuatan asing.Anak negeri menjadi “pelayan” dinegeri sendiri. Jumlah utang pada akhir Januari 2012 yang telah mencapai Rp 1837,39 triliun. Jumlah itu jika dibagi dengan jumlah penduduk 239 juta maka tiap orang penduduk temasuk bayi yang baru lahir sekalipun terbebani utang sebesar Rp 7,688 juta.
dan segudang permasalahan yang menerpa rakyat tidak terkecuali permasalahan BBM,dimana DPR telah menyetujui UU APBN-P tahun 2012 pasal 7 ayat 6 (a)dengan bunyi; “dalam hal harga rata-rata minyak Indonesia (Indonesia Crude Oil Price/ICP) dalam kurun waktu berjalan mengalami kenaikan atau penurunan rata-rata sebesar 15 persen dalam enam bulan terakhir dari harga minyak internasional yang diasumsikan dalam APBN Perubahan Tahun Anggaran 2012, maka pemerintah berwenang untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi dan kebijakan pendukungnya”.Yang berarti sewaktu-waktu pemerintah akan bisa menaikkan harga BBM sesuai situasi perminyakan dunia tanpa persetujuan DPR lagi.
Maka kebijakan pengentasan atas permasalahan kesejahteraan, kemakmuran, serta kemerdekaan rakyat sepenuhnya ditangan seorang presiden yang merupakan seorang kepala Negara dan juga kepala pemerintahan yang diatur kewenangannya sesuai Undang – Undang dan juga Sumpah Jabatan.
Semuanya kembali pada pemimpin, tercurah sepenuhnya pada partai ? Setgab ? ataukah Negara ?
