Republik Turki merupakan negara yang berdiri pada periode setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah dalam Perang Dunia I. Melalui Presiden pertamanya Mustafa Kemal Ataturk, Turki memperoleh pengakuan internasional, yang berpuncak pada Perjanjian Lausanne di tahun 1923, yang menetapkan perbatasan modern Turki dan membuka jalan bagi penghapusan resmi Kesultanan Ottoman dan pembentukan Republik Turki (Encyclopedia Britannica 2024). Peluang bagi Turki untuk menjadi The First First-World Major Muslim Nation merupakan sebuah ide dimana Turki dapat menjadi negara mayoritas muslim dengan jumlah penduduk yang banyak dan berpotensi untuk menjadi negara maju atau first-world.
Negara dunia pertama atau first-world adalah negara-negara yang digambarkan sebagai negara-negara yang sangat maju, terindustrialisasi, berteknologi maju, berpendidikan, dan kaya. Berbeda dengan negara-negara berkembang second-world dan negara-negara yang kurang berkembang dunia ketiga atau third-world, negara-negara dunia pertama ini menikmati banyak keuntungan, seperti kualitas hidup dan kemakmuran yang relatif tinggi. Frasa "negara dunia pertama" dipopulerkan pada tahun 1950-an dan 1960-an selama Perang Dingin untuk menggambarkan negara-negara maju yang dianggap memiliki kekuatan untuk memengaruhi politik internasional melalui kekuatan ekonomi, teknologi, dan militer mereka. Istilah tersebut menggambarkan pengelompokan berdasarkan kekayaan keseluruhan atau kekuatan yang dirasakan negara-negara tersebut (Kenton 2024). Yang diantaranya meliputi Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Selandia Baru, Norwegia, Inggris Raya, dan Amerika Serikat serta anggota Uni Eropa lainnya.
Pada periode tersebut Turki termasuk dalam blok yang sama dan mendapatkan pengaruh yang sangat besar dari negara-negara first-world ini, bahkan menerima bantuan Marshall Plan yang tidak sedikit oleh Amerika Serikat yang merupakan pemeran penting dari kelompok western bloc atau first-world ini. Selain itu, kedekatan Turki dengan dunia barat dalam periode pasca perang dunia kedua hingga perang dingin juga diperkuat dengan program serupa yang juga diinisiasi oleh Amerika Serikat yakni Truman Doctrine sebanyak 400 miliar Dolar Amerika Serikat. Turki pada saat itu diyakini oleh western bloc sedang mengalami krisis baik ekonomi serta politiknya yang masih lemah dan tekanan kuat dari timur yakni blok komunis atau eastern bloc termasuk di dalamnya negara-negara anggota Pakta Warsawa dan Uni Soviet (United States National Archives and Records Administration 2022).
Hal tersebut berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur, politik, serta budaya disana (Encyclopedia Britannica 2024). Dimana secara tidak langsung Turki dikategorikan sebagai Western Europe yang merupakan western bloc, dimana hingga saat ini survei anyar tahunan The Economist Democracy Index yang mengukur kualitas demokrasi di seluruh dunia melalui penilaian kuantitatif dan komparatif  yang berfokus pada perkembangan atau development dari isu mengenai hak-hak demokrasi dan lembaga-lembaga demokrasi di 167 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan beberapa territori yang tersebar di seluruh dunia, mengkategorikan Turki sebagai negara Eropa Barat atau Western Europe walau negara-negara yang lebih dekat secara geografis dengan wilayah Eropa bagian Barat seperti Repulik Ceko, Hungaria, Kroasia dan Bulgaria yang saat ini sudah menjadi "sekutu barat" dengan bergabungnya negara-negara tersebut kedalam organisasi NATO atau North American Treaty Organization tidak masuk kategori Eropa Barat, Turki sendiri sudah lebih awal menjadi anggota, sehingga negara-negara seperti Repulik Ceko, Hungaria, Kroasia dan Bulgaria masih dikategorikan sebagai negara di wilayah Central atau Eastern Europe karena sejarahnya terhadap keanggotaan Pakta Warsawa atau Warsaw Pact dan persatuan Yugoslavia yang berhaluan komunis atau leaning communist yang sangat berkontradikisi dengan western bloc pada periode pasca-perang dunia kedua hingga tahun 1950-an dan 1960-an selama Perang Dingin.
Hal yang sudah dijelaskan sebelumnya, merupakan salah satu alasan kuat terhadap pertanyaan mengapa bukan Indonesia, Mesir, atau Pakistan yang dapat berpotensi untuk menjadi negara maju dengan mayoritas penduduknya beragama Islam yang memiliki jumlah penduduk yang banyak, melainkan Turki yang memiliki hubungan dan sejarah yang lebih kuat dengan negara-negara first-world. Memang, dalam ide atau statement ini tidak ada patokan pasti dalam berapa jumlah penduduk yang dapat menjadi acuan sebagai sebuah negara dengan jumlah penduduk yang banyak atau dapat diklasifikasikan dalam sebagai major nation. Namun singkatnya, negara-negara Islam yang tidak masuk dalam klasifikasi major nation dan berpotensi besar menjadi first-world ini memiliki jumlah penduduk yang relatif sedikit yang tidak sampai 50 juta jiwa namun memiliki jumlah GDP per capita yang relatif menengah keatas menurut data dan klasifikasi IMF atau International Monetary Fund pada tahun 2023 dengan jumlah diatas 10.000 United States Dollar, negara tersebut diantaranya Malaysia serta Negara-negara teluk seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Qatar. Turki, dengan penduduknya sebanyak 85 Juta jiwa pada tahun 2023 (World Bank 2023) memiliki pendapatan per kapita atau GDP per capita sebesar 13.240 United States Dollar. Sementara masing-masing Indonesia, Mesir dan Pakistan hanya memiliki pendapatan per kapita sebesar 4.920, 3.740, dan 1.460 United States Dollar saja (IMF 2023).
Dari segi perkembangan demokrasi yang juga menjadi salah satu indikator penting dari negara first-world, melalui data yang dihimpun dari The Economist Democracy Index 2023, walau memiliki skor yang lebih rendah dari dua negara dengan jumlah penduduk Islam yang signifikan lainnya yakni Malaysia dan Indonesia dengan skor masing-masing 7,29 dan 6,53, Turki dengan skor 4,33 masih memiliki skor yang lebih baik dari mayoritas negara-negara dengan jumlah penduduk bermayoritas Islam seperti Mesir, Pakistan dan bahkan negara-negara Teluk yang memiliki pendapatan per kapita menengah keatas dimana semua negara tersebut memiliki skor yang memprihatinkan yakni dibawah 4,00 yang mana sudah masuk kedalam kategori otoritarian (The Economist Democracy Index 2023).
Turki, pada akhirnya memiliki potensi besar untuk menjadi negara berpenduduk mayoritas Muslim pertama yang dapat diklasifikasikan sebagai negara dunia pertama atau first-world. Hal ini didukung oleh sejarah hubungan dekatnya dengan negara-negara maju Barat, seperti keterlibatannya dalam Marshall Plan dan Doktrin Truman, serta keanggotaannya di NATO. Turki juga memiliki populasi yang besar yakni 85 juta pada tahun 2023 dengan pendapatan per kapita yang tetap relatif tinggi, meskipun dengan tantangan seperti skor demokrasi yang rendah yang masih perlu diatasi. Namun, dengan modal-modal kuat yang dimiliki oleh Turki sebelumnya membuat Turki memiliki peluang lebih dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim dengan jumlah penduduk banyak lainnya, seperti Indonesia, Mesir atau Pakistan. Dimana Turki memiliki keuntungan dari pembangunan infrastruktur serta demokrasi yang terus berkembang yang juga didukung oleh lokasi geopolitik dan hubungan historis serta budaya yang jauh lebih dekat dan serupa dengan Barat, yang menjadikannya pesaing awal untuk tempat pertama.
Refrensi:Â
Kenton, Will. 2024. "What Is a First World (aka Developed or Industrialized) Country?" Edmonton, AB: Investopedia.com. Retrieved December 29, 2024 (https://www.investopedia.com/terms/f/first-world.asp).
United States National Archives and Records Administration. 2022. "Milestone Documents: Truman Doctrine (1947)." College Park, MD: US-NARA. Retrieved December 29, 2024 (https://www.archives.gov/milestone-documents/truman-doctrine).
The Editors of Encyclopedia Britannica. 2024. "Marshall Plan: European-United States History." Chicago, IL: Britannica. Retrieved December 29, 2024 (https://www.britannica.com/event/Marshall-Plan).
