Seperti yang kita tahu, anggota DPR sekarang ini sedang menggebu-gebu buat gedung baru. Bukan gedung biasa namun gedung yang sangat mewah. Tentu saja rencana ini melukai hati rakyat yang bukan saja memilihnya tapi juga menggajinya.
Kekuatiran rakyat sangat masuk akal, karena meski protes masyarakat sampai berbusa-busa, gedung itu pada akhirnya tetap dibangun dan diwujudkan. Hal ini seperti pada tulisan Pak Faisal Basri (Saatnya Pembangkangan Sipil) yang yakin bahwa gedung itu tetap akan dibangun.
Memang ada anggota DPR yang menolak, namun nyatanya pembangunan itu sudah jadi keputusan. Nah, sebenarnya dalam kasus seperti ini, rakyat perlu tahu siapa saja anggota DPR yang setuju dan tidak setuju. Ini harus jelas. Dan tentu saja untuk urusan seperti ini, media massa (elektronik dan cetak) harus berperan. Misalnya Kompas harus bisa merilis semua anggota DPR yang setuju dan yang tidak setuju. Rakyat perlu tahu siapa saja mereka plus identitas partai di belakangnya.
Jika setiap keputusan kontroversial, rakyat diberi tahu pasti siapa saja yang terlibat, maka itu bisa menjadi dasar bagi rakyat ketika memberi suara nanti di pemilu. Ini sangat penting.
Namun, saya sendiri sebenarnya setuju jika DPR punya gedung semewah itu. Hanya saja biaya pembangunannya jangan mengambil dari APBN, tapi dari hasil urunan uang pribadi para anggota DPR. Tapi ini bukan dengan potong gaji lho. Mereka harus urunan meski harus menjual rumah pribadi mereka. Kalau begini, saya setuju gedung mewah itu dibangun.
Mojokerto, 6 September 2010
Hasyim MAH
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H
