Tingkatkan Kesejahteraan Petani Melalui HKTI

Logo Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (gbr:google image)

Catatan sederhana tersebut dibawah, saya posting di rumah sehat kompasiana ini, dalam rangka menyambut dan mensukseskan Munas HKTI keVII di Bali. Munas VII HKTI akan berlangsung tiga hari pada 13-15 Juli di Hotel Inna Grand Bali Beach, Sanur, Denpasar. Munas tersebut ditengarai sarat tarik-menarik kepentingan politik. Selain Prabowo yang juga menjabat ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra itu, muncul sejumlah kandidat. Antara lain, petinggi Partai Demokrat M. Jafar Hafsah dan Wasekjen DPP Partai Golkar Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto, mantan isteri Prabowo Subianto) yang telah mendeklarasikan diri. Mantan menteri pertanian sekaligus politikus senior PKS Anton Apriantono, mantan Gubernur DKI Sutiyoso (Ketua Umum PKPI), dan mantan Wakil Ketua MPR Oesman Sapta Ketua Partai Pembangunan Daerah (PPD). juga dikabarkan berancang-ancang masuk ke dalam bursa kandidat Ketum HKTI.

Tidak perduli, siapapun orangnya, apa itu Prabowo Subianto, Siti Hediati Soeharto, Jafar Hafsah atau siapapun juga terpilih jadi Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI),petani tidak peduli itu, petani tidak tau apa itu HKTI, malah petani bisa jadi mengatakan bahwa tanpa HKTI mereka bisa hidup, petani Indonesia hanya menginginkan dan butuh pemimpin yang bermoral dan peduli pada mereka (petani atau masyarakat desa yang selama ini termarjinalkan).

Diketahui bersama, kenapa politisi/pengusaha penguasa ingin memegang HKTI (seperti saja HKTI itu adalah gula), karena disinilah massa (suara) komunitas terbesar di Indonesia, komunitas petani lah terbanyak massanya di Indonesia dan sebagian besar hidup di pelosok desa, selain sebagai potensi pasar terbesar juga terkhusus untuk momentum pemilu 2014. Kami hanya mewarning saja para politisi dan birokrasi, serta diharapkan para cerdik-cendikia atau akademisi serta NGO-LSM/Profesional, mari bersama “peduli” menolong bangsa ini melalui peningkatan kesejahteraan petani kita.

Dengan harapan, catatan ini bisa menjadi solusi guna meningkatkan kesejahteraan khususnya petani Indonesia dan keluarganya serta masyarakat Indonesia pada umumnya, dan yang paling utama (esensi) adalah; petani tidak boleh dibodohi dan dibohongi (jangan perdayakan tapi berdayakan) atau jangan dijadikan sebagai komoditas politik belaka karena syahwat materi dan kekuasaan oleh segelintir anak bangsa yang haus akan kekuasaan.

Sudah sejak dulu para petani negeri ini dikenal memiliki etos kerja yang tinggi. Namun yang harus dipahami, para petani Indonesia belum berkarakter dan berjati diri sebagai petani yang maju dan modern, serta belum sejahtera. Para petani lebih banyak menerapkan tradisi yang mereka pelajari dari leluhur yang masih konvensional (tradisional). Sebab itu, produktivitas mereka masih terbilang rendah dan kurang efisien. Mereka masih jauh dari predikat petani modern yang mampu menghasilkan produk-produkderivasi pertanian (padi dan tanaman pangan lainnya) yang bernilai tambah tinggi. Makanya, dari waktu ke waktu, para petani kita masih terus terhimpit dalam kepapaan, mereka masih terbelenggu dalam kemiskinan. Diharapkan kepada pengurus baru HKTI yang terpilih nanti, jangan jadikan hal ini sebagai peluang membodohi petani, namun jadikan motivasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia. Hati-hati kalau petani “mogok turun sawah”, bisa jadi kelaparan bangsa ini.

Esensi kemerdekaan Pembangunan pertanian itu harus secara menyeluruh mulai dari saat petani menanam sampai dengansecara ekonomis petani mendapatkan nilai tambah dari hasil tanamannya. Dengan begitu, masyarakat petani akan merasa nyaman hidupnya, sejahtera hidupnya dan bangga hidupnya dari hasil bertaninya.

Dengan kesejahteraan, rakyat (khususnya petani/pekebun) Indonesia akan mampu memenuhi kebutuhan hak-hak dasarnya. Tentunya, hak dasar yang paling utama adalah; pangan, sandang dan papan. Baru kemudian; pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Kalau pangan terpenuhi, maka rakyat Indonesia akan menjadi manusia yang sehat, tidak kelaparan dan dapat melanjutkan kehidupan. Kemudian kalau sandang terpenuhi, maka rakyat Indonesia akan menjadi manusia yang beradab. Selanjutnya kalau papan terpenuhi, rakyat Indonesia akan menjadi manusia yang bermartabat. Pendidikan dan kesehatan adalah penyempurnanya. Itu adalah ukuran universal. Dengan begitu, khususnya hak dasar atas pangan harus benar-benar di penuhi oleh Negara, pengurus HKTI harus  memahami itu serta ekstra kerja pada substansi ini.

Berdasarkan filosofi, esensi, hakikat dan tujuan kemerdekaan serta dasar-dasar pemikiran tadi, maka paradigma, kebijakan dan program pembangunan nasional harus diarahkanpada kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Tidak terkecuali dalam pembangunan sektor pertanian. Terlebih, sebagai tulang punggung pembangunan pertanian nasional, sudah sepatutnyalah jika para petani diberdayakan dan disejahterahkan (bukan wacana tapi aktualisasi). Jika para petani berdaya dan sejahtera, tentunya kita tak perlu khawatir dengan masalah swasembada dan ketahanan pangan termasuk ketahanan energi.

Sebagai petani atau penggiat di komunitas ini, punya sedikit saran kepada  peserta Munas HKTI VII di Bali (semoga tulisan ini sempat dibaca) terkhusus kepada ketum terpilih guna mengaktualisasi eksistensi (program kerja) HKTI ke depan:

1. Desak pemerintah untuk memadukan seluruh instrument kebijakan input dan output secara generic dan bukan blending (campur-aduk). Kenapa ? Karena pembangunan pertanian selama ini hanya sebatas melihat pertanian sebagai sebuah komoditi (barang). Bukan manusia (petani) sebagai penggeraknya. Akibatnya, petani hanya dijadikan obyek dan bukan subyek pembangunan pertanian. Termasuk HKTI jangan selingkuh dengan birokrasi/Parpol (pemerintah atau partai politik). Kebijakan pemerintah jangan parsial (pupuk,benih, modal dan dukungan harga), tapi harus satu paket, agar petani merasakan dan menikmati perjuangannya.
2. Diharapkan HKTI menjadi promotor atau prioritas dan lanjutkan program BUMP (badan usaha milik petani) namun kata teman saya di kompasiana ini, jangan sampai BUMP itu diartikan sebagai Badan Usaha Milik Pejabat, celaka lah jadinya. Tapi BUMP sebagai milik petani. Kehadiran BUMP untuk mengatasi berbagai permasalahan pertanian melalui system manajemen pertanian modern dan terpadu yang ramah lingkungan (back to nature), pengelolaan sumber daya air yang baik, serta melalui total value creation yang diharapkan mampu menciptakan nilai tambah dengan menumbuh-kembangkan industry berbasis tanaman pangan, akan tercipta home industry di tingkat petani. Lebih dari pada itu kehadiran BUMP juga diharapkan “memuliakan” harkat dan martabat petani sebagai penggerak pembangunan pertanian, ketahanan, swasembada dan kedaulatan pangan nasional.
3. HKTI harus mendesak pemerintah untuk menggunakan paradigma agribisnis, sebagai konsep pembangunan pertanian bagi terwujudnya visi perekonomian nasional yang sehat melalui pembangunan system dan usaha agribisnis yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan dan terdesentralisasi. Agribisnis dianggap lebih modern dan lebih efisien serta berorientasi pasar. Perubahan dari agriculture menjadi agribisnis berarti segala usaha produksi pertanian ditujukan untuk mencari keuntungan, bukan sekedar buat memenuhi kebutuhan sendiri.  Ini harus melalui sebuah “grand design” kebijakan dan perencanaan secara matang dari pendekatan agribisnis yang terpadu.
4. Tingkatkan pendapatan petani (padi dan tanaman pangan lainnya) melalui; diversifikasi horizontal (on farm), diversifikasi vertical yang terkait dengan pertanian (off farm) maupun diversifikasi usaha yang menggunakan bahan baku pertanian (non farm). Diversifikasi horizontal, dapat dilakukan petani dengan menanam komoditi bernilai tinggi pada musim kemarau. (pasca panen padi). Sedangkan diversifikasi vertical, diharapkan petani tidak lagi menjual hasilnya sesegera setelah panen, dan secara individu maupun kelompok dapat melakukan pengolahan hasil, menyimpan (sistem Lappo Ase, seperti yg pernah diterapkan Presiden Soeharto di Sulswesi Selatan; Lappo Ase=Lumbung Padi) dan memasarkannya (orientasi pasar = ekonomi krestif). Sementara itu, dengan usaha non-farm, diharapkan bahwa petani dapat memanfaatkanpermodalan dan tenaga kerja untuk memperoleh penghasilan dalam diversifikasi (industry) berbahan baku tanaman yang mereka tanam, seperti petani tebu, dll (jangan mereka menonton disekitar pabrik/kebun tebu milik pemerintah/konglomerat), setidaknya penerapan tebu inti rakyat (Pola TIR).
5. Segera kembangkan dan bangun pertanian organic Indonesia, dari sana petani Indonesia bisa bangkit dari keterpurukan. Petani sesungguhnya tidak malas dan tidak bodoh namun mereka kurang memahami saja, mereka harus mendapat sentuhan teknologi secara massif  dan jangan parsial dan harus terpadu, dan jangan lupa sentuhan entrepreneurship, karena adanya nilai ekonomis menjadikan semua kegiatan sustainable (berkelanjutan), mereka bisa termotivasi dengan jalan itu. Insya Allah…Amin.

Banyak jalan untuk mengangkat (pro rakyat) atau memerdekakan petani khususnya serta masyarakat Indonesia pada umumnya, namun tinggal kemauan yang kuat saja dari seluruh stakeholder (pengelola) negeri ini. Satukan persepsi untuk membangun Indonesia, melalui pembangunan pertanian dari desa.

Tulisan ini saya tutup dengan sebuah pesan/ucapan dari pemimpin bangsa yaitu:

“ Ada dua masalah besar bangsa Indonesia yang harus dipikirkan dan dikerjakan bersama-sama, yaitu pangan dan energy. Maka dari itu, keduanya telah, sedang dan akan menjadi prioritas strategis pemerintahan ke depan”(Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden RI, 2004-2014)

Dan

“Pertanian yang cerah akan menjadi institusi negara. Hal itulah yang paling berharga dibandingkan dengan yang lain. Pertanian yang cerah akan membawa kita bersama mendapatkan banyak hal dan sebagai penolong yang lebih baik daripada yang lain” (Abraham Lincoln, Presiden AS, 1861-1865)

Serta

“Bila kita ingin menghimpun dan memimpin orang, serta membuat mereka bergantung kepada kita sehingga mau untuk terus-menerus bekerja untuk kita, maka kita harus dapat membuat cara agar mereka memiliki ketergantungan pangan kepada kita” (Ronald Reagen, Presiden AS, 1981-1989)

Bagun Pertanian dari Desa….. Selamat dan Sukses Munas HKTI VII 2010 di Bali.

Berita sekaitan Munas HKTI VII di Bali:

1. Prabowo Tanggung Seluruh Biaya Munas HKTI klik di sini
2. HKTI Jadi Rebutan Parpol klik disini
3. Calon Ketum HKTI dari Parpol diragukan klik di sini
4. Munas HKTI Ajang Pemanasan Pilpres 2014 klik di sini
5. Jabatan Ketum HKTI Tak Jamin Dongkrak Popularitas klik disini
6. Kader Demokrat Tantang Prabowo Berebut Ketua HKTI klik di sini
7. Masyarakat Pertanian Harapkan Figur Profesional Pimpin HKTI klik di sini
8. Analis: HKTI Diperebutkan karena Dianggap Simbol Petani klik di sini