"Tidak ada ketenangan di masyarakat bila antar aparat penegak hukum - APH - khususnya Polri saling sandera. Presiden Jokowi melalui Menko Polhukam dan Kapolri, harus tuntaskan megakasus seperti; Narkoba, Judi, Mafia BBM dan lainnya yang pernah ditangani Satgassus."
Harapan terbesar rakyat Indonesia pada Presiden Jokowi adalah manfaatkan momentum tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir "J" ditangan komandannya sendiri, Irjen Ferdy Sambo, di Jakarta (8/7/22).
Kenapa harus Presiden Jokowi turun lagi bicara tentang indikasi adanya kasus yang dirahasikan oleh oknum-oknum Polri, sehingga menghilangkan nyawa Brigadir "J". Kuat dugaan bahwa alasan pelecehan itu hanya skenario untuk pengalihan perhatian, atas adanya megakasus tersebut.
Sepertinya Komisi III DPR RI, saat RDP dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (24/8). Kurang greget bicara tentang berita yang beredar di publik tentang kasus yang pernah ditangani Satgassus dibawah kepemimpinan Irjen Ferdy Sambo, seperti Narkoba, Judi dan lainnya. [Baca: 1]
Baca juga:Â Desmond Mahesa : Ada Kesan Geng-Gengan di Tubuh Polri, Sudah Biasa Saling Tutup Kasus!
Presiden Jokowi juga menyinggung keberhasilan aparat penegak hukum (APH) mengungkap kasus korupsi di BUMN, seperti Jiwasraya, ASABRI, hingga Garuda Indonesia. Ini disampaikan saat sidang tahunan MPR dan sidang bersama DPR dan DPD dalam rangka HUT ke-77 RI di Senayan Jakarta (16/8).
Kita semua apresiasi kinerja dan agenda pemberantasan korupsi Presiden Jokowi dan sudah membongkar kasus besar atau megakorupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
Saatnya pula membongkar abuse of power atau penyalahgunaan wewenang atas dugaan kasus-kasus yang dilacikan atau dilindungi oleh Satgassus Polri, saat dipimpin oleh Irjen Ferdy Sambo.
Megakasus atau kasus besar seperti narkoba, perjudian, hiburan malam, miras, prostitusi, minyak goreng, beras, penyalahgunaan BBM dan lainnya, harus di bongkar habis. [baca: 2]
