"Terbaca sangat jelas tidak ada reputasi dan integritas leading sektor sampah di Indonesia dalam menyelesaikan masalah persampahan, sangat nampak terjadi kebimbangan dalam membuat kebijakan. Sepertinya mereka serba salah." Asrul Hoesein, Founder Yayasan Kelola Sampah Indonesia (Yaksindo).
Sejak 2013 sampai sekarang penulis cukup aktif memberi masukan pada pemerintah dan pemerintah daerah, khususnya pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta lintas kementerian dan lembaga (K/L) agar permasalahan sampah bisa diselesaikan.
Begitu seriusnya penulis untuk menguji dengan pasti reputasi dan integritas Menteri KLHK beserta jajarannya dan K/L termasuk menguji keseriusan lintas asosiasi dalam menyelesaikan masalah sampah, sehingga penulis berhenti berbisnis di persampahan hanya ingin memastikan diri pada posisi independensi agar KLHK dan K/L tidak punya alasan lain untuk mengetahui keseriusan dan integritasnya.
Termasuk untuk menguji sebuah permasalahan sampah yang ada dan sekaligus bisa dengan fokus menemukan solusinya. Semuanya itu menjadi motiv penulis berhenti berbisnis di persampahan dan full menjadi pengamat dan sekaligus mengawal secara profesional dan independen dalam masalah sampah di Indonesia yang karut-marut.
Maka melalui masa demi masa, penulis membaca arah dan keinginan para stakeholder dan terlebih khusus para pengurus lintas asosiasi semua pada kondisi memprihatinkan. Sangat keras terbaca bahwa hanya sandiwara murahan yang dipertontonkan pada masyarakat, tanpa malu dan takut sedikitpun menyandera diti mereka sendiri.
Baca Juga:Â Apa Kabar Usia 12 Tahun UU Sampah?
Semua Solusi Lumpuh
Namun semua lumpuh karena KLHK dan lintas kementerian memang tidak ingin masalah sampah ini tuntas dengan benar sesuai amanat Undang-undang No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UUPS).
KLHK selalu dan sangat pasih meminta agar semua pihak melakukan sinergi dan kolaborasi, tapi semua itu hanya omongan kosong belaka pada tubuh elit KLHK. Tapi justru mereka yang tidak ingin kolaborasi. Hanya ingin berdiskusi pada orang-orang yang mampu mengikuti apa kata paduka alias ABS/AIS saja.
Penulis saksikan dan rasakan bahwa KLHK tidak ingin melaksanakan perintah atau amanat UUPS. Hanya lipstik saja, omong kosong belaka.
