Produsen Masker atau APD "Wajib" Mengelola Sampah atau Limbah B3-nya

Sebagaimana amanat Pasal 14 UUPS "Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya." 

Hal ini merupakan strategi untuk membangun sebuah sistem pengelolaan dan/atau penarikan kemasan atau barang berpotensi menjadi sampah.

Bukan cuma produk masker atau APD lainnya, tapi produk yang dimaksud dalam regulasi UUPS tersebut adalah semua barang atau kemasan tanpa kecuali.

Seperti botol obat suntikan, impus, makanan kering, makanan basah, rokok, minyak goreng, susu, shampo, tissu, mi instan, minuman, baterai sampai pada alat elektronik dan lainnya yang berpotensi menjadi sampah.

Perusahaan berkemasan atau barang tersebut wajib menarik kembali barangnya dengan bekerja sama para pengelola bank sampah yang ada di wilayah pemasaran atau penggunaan produknya, atau dimana saja produk mereka berahir dalam wilayah Republik Indonesia.

Dalam menyikapi masalah sampah dan limbah B3 tersebut, beberapa kementerian dan lembaga harus segera duduk bersama untuk membuat kebijakan atau sistem penarikan sampah kemasan atau barang sesuai amanat regulasi persampahan diatas.

Baca Juga: PKPS, Koperasi Sampah Berbasis Multipihak

Disinilah peran pemerintah dan pemerintah daerah bersama asosiasi perusahaan serta lembaga swadaya, turun kebawah secara langsung memfasilitasi pengelola sampah atau bank sampah, pemulung untuk antisipasi sampah dan limbah B3.

Pemerintah pusat harus tegas mengambil sikap, jangan subyektif dalam membuat dan memutuskan kebijakan. Libatkan stakeholder yang memahami masalah sampah dan limbah B3 atau limbah on B3. 

Khususnya dalam mengembangkan dan penanganan sampah yang komprehensif, jujur dan berkeadilan. Sekaligus melaksanakan upaya pengurangan dan pemanfaatan potensi sampah yang sangat melimpah agar menjadi manfaat, bukan malah menyusahkan.

Menjadi kewajiban pemerintah dan pemda serta perusahaan untuk melaksanakan tata kelola sampah - waste management - dengan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah kepada masyarakat melalui bank sampah sebagai wakilnya di garda terdepan. Sebagaimana amanat regulasi sampah. 

Surabaya, 14 April 2020.