"Kalau check and balance tidak ada, tidak ada lagi yang beroposisi berarti demokrasi sudah selesai. Negara sudah berubah menjadi negara otoriter, atau bermonarki," demikian Surya Paloh pada media.
Kelihatan Jokowi bimbang alias galau dalam menentukan sikap atas hak prerogatif (kekuasaan) sendiri untuk memilih dan menentukan menteri-menteri pembantunya. Jelas ada tekanan-tekanan politik dari pihak koalisi pendukungnya, mungkin juga dari relawan Jokowi sendiri. Entahlah ???
Tapi kami yakini bahwa Jokowi yang penganut strategi SunTzu, akan lolos dari kegalauan ini. Walau mungkin terjadi sebuah "keterpaksaan" dalam memilih atau menentukan menterinya pada tahap awal.
Jelas pula bahwa akibat kegalauan Jokowi ini, dipastikan akan terjadi resuffle dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Tanda-tanda kegalauan tersebut muncul pada pidato pertama Jokowi sesaat setelah dilantik di Gedung MPR-DPR RI Senayan Jakarta (20/10).
Surabaya, 22 Oktober 2019
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H