Perlu Introspeksi Berjamaah Dalam Menemukan Solusi Sampah

Semua komunitas di Indonesia dan termasuk perusahaan atau NGO asing datang ke Indonesia dalam mencari solusi sampah laut pada sibuk melakukan berbagai upaya. 

Pertemuan demi pertemuan sampai pada pembentukan lembaga-lembaga non formal, seperti pembentukan dewan pengarah sampah nasional, membentuk bank sampah induk. Tapi semua lumpuh tanpa hasil, hanya menghabiskan uang rakyat saja. 

Segala macam model pertemuannya, ada lokakarya, seminar, FGD, paling banyak jenis kampanye massif, gerakan pungut sampah dll (tidak terhitung lagi sejak 3 tahun terakhir ini, pasca gagalnya Kantong Plastik Berbayar (KPB) pada awal tahun 2016 oleh kebijakan yang keliru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) bersama Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO), Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan Badan Perlindungan Konsumen Indonesia (BPKN) 

Dana KPB yang diprediksi mencapai triliunan rupiah sampai saat ini masih misteri dan anehnya KLHK masih membiarkan terjadinya pungutan dana KPB atau saat ini namanya diganti menjadi Kantong Plastik Tidak Gratis (KPTG). Semua ini hanya sebuah permainan kata, untuk membingungkan publik saja. Karena KPB dan KPTG sama saja pengertiannya. Apa maksudnya memutar balik kata itu ?

Issu plastik merebak bagaikan gasing berputar tanpa henti. Muncul pro-kontra yang sangat tajam. Menteri-menteri sampai kepala daerah mengeluarkan kebijakan tidak boleh pakai bahan plastik dalam rapat-rapat di kantor mereka, sungguh ironis dan bodoh. Larangan plastik sekali pakai, lucunya yang disorot hanya kantong plastik, sedotan plastik dan ps-foam. Elit kita sungguh lumpuh memahami peningkatan peradaban. Jadilah mereka korban-korban issu plastik.

Padahal banyak jenis plastik sekali pakai (PSP) lainnya, dimana penggunaannya lebih banyak dari pada kantong plastik. Pemerintah tak kunjung hadir pada perselisihan pendapat itu. Malah diduga terjadi pembiaran, karena ada oknum-oknum birokrasi pusat membackup oknum pengusaha dibalik pelarangan kantong plastik, ps-fosm dan sedotan plastik. 

Sangat jelas issu plastik ini, akan berujung pada terjadinya masalah "hukum" yang besar dikemudian hari, bila Presiden Jokowi tidak segera turun tangan secara serius dan membuntuti setiap kebijakan yang dikeluarkannya. Tunggu saja, penegak hukum pasti mencium gelagat negatif ini.

Presiden Jokowi sepertinya juga tidak berkutik hadapi issu sampah tersebut. Faktanya sudah beberapa kali melakukan rapat kabinet terbatas (ratas) masalah sampah. Tapi menteri-menteri yang terlibat urus sampah, juga tidak bergeming untuk menyelesaikan sampah ini secara serius. Malah bertolak belakang dengan amanat regulasi sampah. 

Sampai mungkin ada yang bosan ikuti acara mencari solusi sampah. Kecuali oknum-oknum yang ada job. Karena ada amplop berisi fulus/honor sebagai narasumber atau panitia pelaksana (panpel), semua untuk mencari solusi sampah, itupun hanya sampah plastik saja yang dibicarakan ?!. 

Padahal sampah plastik minim dibanding sampah organik. Pertemuan baik oleh lintas kementerian, lintas asosiasi, perguruan tinggi seluruh Indonesia, NGO, lintas Media/Pers dan bahkan pertemuan tingkat internasional Indonesia sudah ikuti dan lakukan pencarian solusi sampai ke pertemuan di PBB (Amerika) serta lembaga asing lainnya, eh juga kedutaan-kedutaan besar di Jakarta (tak terhitung) ikut beramai-ramai untuk menjadi seperti dewa penolong. Tapi semua hasilnya nihil.

Heran saja menyaksikan elit-elit bangsa ini mengurus sampah yang tidak terlalu susah itu. Karena regulasi Indonesia sudah sangat bagus dan bahkan berlebihan banyaknya regulasi sampai pusing mungkin menghadapinya. Juga malah terjadi pemangkasan regulasi, diduga demi memuluskan rencana jahat dalam persampahan.