Kabupaten-Kota se-NTB Wajib Dukung dan Fasilitasi Bank Sampah

Dalam melaksanakan dan mewujudkan Program NTB Zero Waste, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Zulkieflimansyah mempercayakan penuh kepada Wakil Gubernur NTB Dr. Sitti Rohmah Djalilah untuk memimpin langsung pelaksanaan program tersebut. 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB akan mendampingi Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten dan Kota dalam mewujudkan NTB Zero Waste dan Wagub NTB mengharapkan seluruh stakeholder untuk berkolaborasi dalam mewujudkan program pengelolaan sampah ini. 

Pemprov. NTB melalui program NTB Zero Waste pada awal tahun 2019 ini, telah mewajibkan pemda kabupaten dan kota se NTB untuk mendukung dan menfasilitasi program NTB Zero Waste melalui penguatan dan pengembangan atau pembentukan bank sampah di setiap desa dan kelurahan se Provinsi NTB yang terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten. 

Dalam Seminar dan Lokakarya Nasional Sirkular Ekonomi Pengelolaan Sampah yang diselenggaran oleh Pemprov. NTB di Hotel Lombok Raya (27/3), Wagub NTB Dr. Sitti Rohmi Djalilah berpesan kepada Bupati dan Walikota se NTB bahwa dalam mengurus sampah jangan berpikir untung rugi, tapi harus dipahami bahwa pemerintah dan pemda adalah pelayan masyarakat yang harus bekerja dan bekerja tanpa berpikir untung rugi. Maka diwajibkan untuk membantu atau menfasilitasi pembentukan bank sampah di daerahnya masing-masing. 

Selain hadir para Kadis LHK se NTB, juga para pengelola bank sampah, LSM dan Perguruan Tinggi, Direktur Pengelolaan Sampah Dirjen PSLB3 Kementerian LHK yang diwakili oleh Ibu Tyas, juga hadir Ketum Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (Adupi) Ibu Christine Halim. 

Dalam kesempatan tersebut Ketum Adupi dan Ketua Bank Sampah Bintang Sejahtera M. Syawaluddin menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam mendampingi pemerintah daerah dalam pembentukan bank sampah di setiap desa se NTB. 

Wagub NTB mengharapkan ke depan sampah akan dikelola di sumber timbulannya melalui pembentukan bank sampah. Tentu pada ahirnya keberadaan TPA sudah tidak dibutuhkan lagi, minimal sampah berkurang ke TPA. 

Dalam diskusi panel yang dibagi dalam dua sesi. Ikut hadir Asrul Hoesein, selaku Direktur Eksekutif Green Indonesia Foundation Jakarta, menyarankan pada Pemprov. NTB dan Pemda Kabupaten dan Kota se NTB agar merancang atau merevisi Perda Pengelolaan Sampah dengan mengikuti penuh amanat regulasi dan regulasi turunannya, agar fokus pada pelaksanaan Pasal 13,44 dan 45 UU. No. 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah. Agar ke depan tidak terjadi resistensi. 

Juga dalam pembentukan bank sampah di setiap desa agar berbadan hukum yayasan dan difasilitasi oleh pemerintah provinsi atau pemdanya. Serta para pengelola bank sampah agar membentuk Primer Koperasi Bank Sampah (PKBS) per kabupaten dan kota. Dimana PKBS sebagai rumah ekonomi bersama bank sampah dalam melakukan aktifitas bisnisnya secara profesional. 

Kepala Dinas LHK Provinsi NTB Mardani mengharapkan kepada para Kadis LHK Pemda Kabupaten dan Kota se NTB, LSM, Perguruan Tinggi, ADUPI dan asosiasi lainnya serta pengelola bank sampah agar bersama dan fokus dalam mensukseskan Program NTB Zero Waste. 

Keterangan Video: Wagub NTB mengharapkan Bank Sampah lebih banyak mengelola sampah dan kurangi sampah ke TPA. Klik di SINI.