Mohon tunggu...
H.Asrul Hoesein
H.Asrul Hoesein Mohon Tunggu... Wiraswasta - Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang Sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Jakarta http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Pemerhati dan Pengamat Regulasi Persampahan | Terus Menyumbang Pemikiran yang sedikit u/ Tata Kelola Sampah di Indonesia | Green Indonesia Foundation | Founder PKPS di Indonesia | Founder Firma AH dan Partner | Jakarta | Pendiri Yayasan Kelola Sampah Indonesia - YAKSINDO | Surabaya. http://asrulhoesein.blogspot.co.id Mobile: +628119772131 WA: +6281287783331

Selanjutnya

Tutup

Nature Artikel Utama

Mengapa Rakyat Perlu Menolak Larangan Menggunakan Kantong Plastik?

31 Desember 2018   02:44 Diperbarui: 1 Januari 2019   15:11 4255
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Bila pemerintah dan pemda tetap bersikeras untuk melaksakan keinginannya yang sepihak ini, seharusnya terlebih dahulu menyiapkan pengganti plastik konvensional dengan kantong plastik ramah lingkungan sebelum memberlakukan perwalinya.

Karena bila tidak ada pengganti, jelas merupakan pelanggaran besar. Maka juga dapat dipastikan bahwa kebijakan larangan pemakaian kantong plastik itu hanya "pembohongan dan pembodohan publik" semata.

Termasuk bila toko modern atau ritel tetap melaksanakan perintah perwali tersebut, selain melanggar hukum praktek jual-beli pada Pasal 612 dan Pasal 1320 KUH Perdata, juga diduga keras terjadi perselingkuhan antara oknum birokrasi dan pengusaha atau industri terkait demi tercapainya target monopoli produk tertentu yang diklaim sebagai ramah lingkungan.

Pertanyaannya adalah, di mana sekarang Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Kementerian Perdagangan dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)? Kenapa diam dan tidak bersuara serta bertindak dalam "menegakkan kebenaran" atau membela hak-hak konsumen?

BPKN dan YLKI dalam eksistensinya yang tentu harus membela konsumen dalam batasan regulasi yang ada.

Janganlah dibiarkan masalah ini berlarut-larut seakan terjadi pembiaran, sehingga ujungnya akan menuai bencana lebih besar dan merugikan konsumen serta industri yang pada gilirannya akan merusak tatanan ekonomi atau kestabilan dalam sosial, budaya, politik, ekonomi dan pertahanan keamanan nasional.

Bagaimana pendapat Anda ?

#GIF

Ilustrasi: Penulis bersama Christine Halim dan Prof. Akbar. Sumber: Pribadi
Ilustrasi: Penulis bersama Christine Halim dan Prof. Akbar. Sumber: Pribadi
Berita Terkait:
  1. Pemerintah Keliru Melarang Penggunaan Kantong Plastik.
  2. Skenario Pemerintah Melarang Kantong Plastik.
  3. Indonesia Unik Sikapi Sampah Plastik.
  4. Intip Kegagalan Pemerintah Dalam Urusan Sampah Indonesia.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Nature Selengkapnya
Lihat Nature Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun