Dana Aspirasi, Catatan untuk Tamtowi Yahya

Setelah saya menulis Ironi Dana Aspirasi di kompasiana beberapa waktu lalu (baca: klik di sini), ternyata masih ngawur pikiran saya kenapa toh Partai Golkar sangat “NgotoT” harus direalisasikan dan termasuk Partai Demokrat adem-adem saja (yang dulunya ngotok tolak), PAN dan PKS menolak namun katanya itu kata person bukan kata partai/fraksi, serta PPP dan PKB no coment, wah semakin kuat dugaan saya bahwa konsep ini ada kesepakatan bersama dengan sesamanya “Partai Koalisi”, malah lebih seru lagi Dana Aspirasi ganti nama menjadi P4D, menurut saya yang awam ini, pergantian nama saja itu sudah merupakan “isyarat” bahwa sesungguhnya permintaan dana itu yang nota bene atas nama rakyat, tidak benar dan patut di”TOLAK”, yang jelas Partai Golkar plus partai pendukungnya keliru dan “Partai Golkar Salah” (baca: Tulisan Bung Dr. Poempida Hidayatulloh, klik di sini). Kalau memang ide dana aspirasi dari Partai Golkar (baca: Partai Koalisi) bagus, kenapa ganti nama lagi, atau usulan itu memang tidak melalui kajian, atau hanya kajian “investasi politik” atau demi menambah kocek pribadi saja?

Sebenarnya saya malas lagi bicara tentang hal ini setelah tulisan pertama saya tersebut (itupun saya berkomentar karena hanya mewakili masyarakat kecil disekitar saya), namun hati tetap bergejolak karena jelas konsep (pembodohan) ini akan bertolak belakang dengan substansi pemerataan dan keadilan atau konsep pembangunan“pro rakyat”. karena:

1.Disalah satu tayangan televisi swasta (Metro TV,20/6), Anggota Fraksi Golkar, Tamtowi Yahya menyatakan bahwa ide Dana Aspirasi/P4D (Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah) ini merupakan “ide cerdas” dan tidak benar dana aspirasi ini akan membawa ketimpangan pembangunan antara jawa dan luar jawa, dan Tamtowi menyebut dasar undang-undangnya…dst..dst…..pokoknya mantaplah dana aspirasi itu menurut Tamtowi………. Sungguh ironi seorang Tamtowi Yahya, yang saya kenal cerdas dan bermoral (namun ternyata itu hanya kalau sebagai presenter kuiz), oh pola pikir dan ngomongnya seperti itu ya….????, ini namanya sudah terkontaminasi dengan pola atau tabiat Partai Golkar yang piawai berpolitik atau memang Tamtowi baru belajar berpolitik. Kalau tidak tau apa Fakta dan Data yang terjadi di daerah, diam saja sobat, belajar dululah, anggaplah priode pertama ini sebagai training politik untuk Anda. Anda tidak perlu isi acara demikian, Anda sudah terkenal dan sudah menjadi public figure sebelumnya, nanti malah lebih membingunkan masyarakat, dan citra Anda bukan naik malah akan jatuh. Jangan paksa keadaan seakan Anda mau jadi pahlawan “rakyat”–“maaf”, jadi sekali lagi Anda diam saja…..Anda tidak tau fakta di lapangan…OK)

2.Bung Tamtowi ………. Memang betul ada namanya Musrembang mulai kab/kota/prov/pusat, namun yang masalah adalah sejak otoda digulirkan, itu berjalan setengah hati (Anda tidak tau karena geliat Anda di Entertaiment Bisnis, Anda tidak punya pengalaman disini, maaf)……….. Sesuai“Fakta dan Data” yang terjadi dilapangan Bung Tamtowi …… OTODA itu BERJALAN SETENGAH HATI karena, otoda hanya sampai di kab/kota (finish di Bupati/Walikota bukan di Kepala Desa/Kelurahan), artinya dalam perencanaan yang dilakukan kab/kota, tidak libatkan masyarakat sebagai atau termasuk stakeholdernya pembangunan itu (tapi cuma penonton dan diatasnamakn saja), justru kita sering sama dengar bahwa karena adanya “otoda” semakin menjamurlah raja-raja kecil di daerah, itu sebuah konsekuensi karena otoda berjalan setengah hati, padahal otoda bagus Cuma manusia yang menjalankannya adalah serakah atau rakus materi dan kekuasaan.

Dalam Musrembangda di kab/kota, Kepala Desa/Kelurahan dan Camat, dihadirkan dan ada sih usul masuk tapi hanya formalitas belaka dan mereka manggut saja dan ABS (asal bapak-bupati/walikota-senang)……Itu yang terjadi Bung Tamtowi, pusat masalahnya ada di pra Musrembangda bukan di Musrembangnas. Sebenarnya legislative ketahui ini atau pura-pura tidak tahu, namun mereka biarkan, dan biasanya pula pada momentum ini proyek dibagi habissebelum APBN/APBD terealisasi ke daerah, terjadi pen”jatah”an proyek (salah satu modus korupsi berjamaah). Nah apalagi kalau momentum Dana Aspirasi, lebih amburadul lagi,

Anda saja, tentu tidak tau apa aspirasi di Dapil Anda sendiri… (pertanyaan yang sama juga diajukan Fajrul Rahman dan Anda tidak mampu jawab itu kan ……? saya berani prediksi/estimasi 90% output musrembang disusun dan direncanakan oleh kab/kota (lebih gawat lagi perencanaan itu dibuat berdasarkan kepentingan tertentu (person) pejabatnya, bukan hasil musyawarah atau aspirasi atau kebutuhan masyarakat itu sendiri).

Perencanaan yang menjadi APBNP 2011 itu lebih 1.000 T. Karena perencanaan itu sedikit kurang fair (tidak melibatkan lansung rakyat yang Anda wakili, termasuk anggota DPR lainnya) maka sebaiknya itu saja yang diawasi (sesuai fungsi legislasi Anda), tidak usah ada dana khusus seperti “dana aspirasi” yang 8,4 T itu (@15 M/anggota DPR) untk diawasi langsung oleh Anggota DPR, namun bagi hitungan saya, 15 M/anggota DPR itu terlalu sedikit, katanya tanggung…..ga bisa berbuat apa-apa, ya paling di korup saja, atau dalam bentuk money politik sebagai investasi Pileg 2014……Hebat dan Hebat. Dan yang Hebat bukan Partai Golkar tapi Partai Koalisinya Presiden Yudhoyono.

3.Slogan Partai Golkar adalah “Suara Golkar, Suara Rakyat”, jangan buktikan slogan itu dengan meminta dana aspirasi, tapi coba buktikan slogan itu dengan menata manajemen otonomi daerah, supaya benar-benar berjalan sesuai eksistensi otoda, yaitu berakhir di desa/kelurahan atau biasa juga disebut otonomi desa (otonomi desa bukan hanya sekedar pemilihan langsung kepala desa) bukan disitu substansi yang saya maksud, tapi libatkan masyarakat secara lansung dalam proses perencanaan, bukan hanya libatkan sekedar saat pemilihan kepala desa, kasian rakyat, selalu atas nama saja. Berdaulat tapi Lemah…….Rakyat harus kuat kalau negara mau kuat pula.

Tidak dipungkiri bahwa Dana Aspirasi atau P4D (Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah) tsb,jelas sebagian besar anggota DPR menolak usulan Partai Golkar tersebut. Juga termasuk muncul penolakan dari Menko. Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Keuangan Agus Martowardojo. Kita tidak tahu apakah penolakan itu “benar atau tidak” karena pada dasarnya jika usulan itu diterima DPR dan pemerintah—apakah secara terpaksa atau tidak—jelas sangat menguntungkan bagi setiap dan semua anggota DPR. Karena dana aspirasi itu membuka peluang lebih besar memperkuat posisi mereka (vis-a-vis konstituen) masing-masing yang bakal menimbulkan berbagai implikasi dan dampak positif ataupun negatif. Keyakinan saya (penulis) kalau toh lolos, akan diterima secara paksa “voting”, karena disitu letak sandiwaranya wacana ini.

Teman kompasianer, tolong bantu jawabannya, rakyat butuh penjelasan yang riel dan masuk akal. Benar atau salahkah konsep “Dana Aspirasi” ini, ada kesepakatan bersama dengan “Partai Koalisi” kah,dan kenapa mesti “Dana Aspirasi” ganti nama menjadi “Dana P4D"(Program Percepatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah) ?????? Benarkah nanti ujungnya Voting…lalu masing-2 Anggota DPR dengan suka cita kedapilnya berinvestasi politik ? Benarkah dugaan bahwa Anggota DPR akan sinergi Bupati/Walikota dalam mengelola dana P4D itu..?

Benar atau salahkah dugaan-dugaan tersebut diatas ???? Terimakasih sobat kompasianer sempatkan komentar, dan untuk itu akan saya infokan ke masyarakat sekitar saya, syukurkalau sobat kompasianer bersedia/dapat juga menyampaikan rakyat disekitarnya….Mari kita “rakyat” bersatu melawan praktek-praktek tidak benar dalam menata republic ini ….. bantu rakyat berarti bantu diri sendiri, karena kita berada dikomunitas itu….salam.