Catatan buat Presiden Yudhoyono, melalui Agus & Surya (Menkeu dan Manag).... Pajak dan Zakat itu potensi untuk mensejahterahkan rakyat....bagaimana kalau satu kementerian mengelola hal tersebut?
Pengumuman disampaikan Presiden Yudhoyono di Puri Cikeas Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/5) malam klik di sini, Agus Dermawan Wintarto Martowardojo (AM) ditunjuk sebagai Menteri Keuangan KIB Jilid II menggantikan Sri Mulyani Indrawati (SMI) dan sehari sesudah pelantikan tepatnya tanggal 20 Mei 2010 di kantor Kemenkeu telah diadakan serah terima jabatan (sestijab) Menteri Keuangan Dari AM ke SMI klik di sini
Tulisan ini bukan membahas kontraversi pengunduran diri atau mundurnya SMI sebagai menkeu serta Kasus Bank Century (saya tidak masuk kesubstansi tersebut), namun akan coba mengangkat issue atau usul pemisahan antara kemenkeu dan dirjen pajak/bea cukai, sebagai upaya optimalisasi penghimpunan dana rakyat melalui pajak, guna meminimalisir penyelewengan/korupsi.
Terlepas dari kasus diatas, mari kita melepas SMI dengan suka cita, maksudnya patut kita berbagga bahwa bangsa Indonesia tetap diperhitungkan di dunia internasional (khususnya Word Bank) SMI telah diterima atau ditunjuk sebagai salah satu direktur pelaksana di lembaga perbankan dunia itu, walau mungkin SMI setengah hati menerima hal itu karena tentu SMI bila diminta memilih (hati paling dalam) lebih memilih sebagai menkeu (sudut pandang pengabdian pada bangsa dan negara), dengan catatan (menurut saya) bahwa SMI kemarin waktu ajukan surat pengunduran diri, mungkin mengharapkan Presiden SBY berkata “Jangan mundur, Anda itu dibutuhkan negara” tapi mungkin pula SBY punya perhitungan lain. Kelihatan sekarang SMI sudah/mulai terlepas dari penjara politik kepentingan, namun sekali lagi saya tidak masuk substansi ini…..bingung dan pusing hadapi semua itu.
[caption id="attachment_146480" align="aligncenter" width="341" caption="Agus & Anny"][/caption]
Sekarang menkeu berada ditangan Agus Martowardojo (mantan Dirut Bank Mandiri) sebagai Menteri Keuangan beserta Anny Ratnawati (mantan Dirjen Anggaran Kemenkeu juga Ani dikenal sebagai dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) di Fakultas Ekonomi Manajemen di Institut Pertanian Bogor Darmaga, Bogor. Selain itu, Ani juga pernah menjadi dosen pembimbing saat Presiden Yudhoyono menempuh gelar doktor di IPB) selaku wakil Menkeu, penempatan Ani “sebagai orang dalam kemenkeu” disini mungkin untuk mengimbangi eksistensi AM. Diharapkan amanah itu dapat dijalankan dengan penuh dedikasi dan tetap profesional. Semua orang tahu bahwa beliau merupakan bankir yang berhasil, tapi sebagai Menkeu yang mengurusi perekonomian makro harus dibuktikan dengan menertibkan perpajakan yang ditinggalkan Sri Mulyani. AM adalah seorangbankir professional yang konsekuen, berani katakan “tidak“ bila tidak sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Semoga AM dapat menjalankannya tanpa ada tekanan (kepentingan politik dan pribadi/golongan), biarkan AM berkreasi dan bekerja tenang, sama halnya pada saat memimpin kemenkeu, kususnya seperti saat AM di Bank Mandiri dan membawanya sebagai bank paling wahid di Indonesia.
Berkaca pada kasus-kasus korupsi/penyelewengan, khususnya terkait kasus Mafia Pajak yang kebetulan dirjen pajak berada di bawah kemenkeu. Ini merupakan tantangan terberat bagi AM dalam melaksanakan tugasnya selaku menteri keuangan kedepan. Namun kita harus optimis, AM mampu menjalankannya dan menyelesaikan masalah perpajakan ini.
Sedikit usul kepada pemerintahan SBY-Budiono sebaiknya dirjen pajak ini (agar lebih terkonsentrasi dalam menghimpun dana rakyat yang paling besar ini) dipisahkan dari kemenkeu, mungkin bagusnya dijadikan Kementerian Pajak (kementerian tersendiri, yang urus dirinya sendiri dan bertanggung jawab langsung kepada presiden). Memang diakui kebijakan ini “beresiko” karena terjadi pengeluaran dana (tambahan fasilitas, SDM dll), namun itu tidak masalah bila dibandingkan dengan berapa besar dana pajak yang ditilep/korupsi setiap tahunnya. Di kementerian perpajakan baru ini nanti (atau kementerian apalah namanya), disana bisa dimasukkan urusan bea cukai, pengelolaan zakat/bansos-pisahkan dari kementerian agama, dll (jangan satukan instansi/kementerian sebagai penghimpun sekaligus pengelola, sangat rawan korupsi/penyelewengan, Jadi kemenkeu hanya menerima dana dari kementerian perpajakan, lalu menyimpan dan mengelolanya. Mungkin ini sebuah “solusi” dan kalau begini akan terjadi pengawasan melekat dan masyarakat akan mudah mengontrolnya.
Hal ini mungkin merupakan bagian dari reformasi birokrasi total yang perlu dpertimbangkan oleh presiden dan DPR, demi meminimalisir penyelewengan pajak, karena untuk menghapusnya itu mustahil. Usul ini dititip kepada Pak Agus Martowardojo, selaku menteri keuangan (hal pajak/bea cukai) dan mungkin bisa kerja bareng Pak Surya Darma Ali, selaku menteri agama (hal Pengelolaan dana zakat) semoga kedua menteri tersebut legowo membahas dan melepaskan dirjen pajak/bea cukai, selanjutnya diajukan kepada presiden dan DPR untuk ditindaklanjuti.
Intinya jadikan “Kasus Mafia Pajak Gayus H.Tambunan” sebagai momentum perubahan/reformasi total di tubuh perpajakan serta sector zakat (fitrah dan zakat harta/mal atau bansos lainnya). Keduanya “pajak dan zakat” tsb. bila dikelola dengan sadar,rapi, jujur, professional, serta amanah/bertanggungjawab) maka “dipastikan” Insya Allah, rakyat Indonesia akan mandiri dan sejahtera, karena disana terdapat dana besar dari rakyat sendiri….. dan Indonesia sangat besar penduduknya (potensi zakat sangat besar) disana terdapat potensi besar untuk membangun Indonesia, juga sekaligus menjadi potensi korupsi terbesar, mungkin itu baru namanya “realisasi” program Pro Rakyat…… dan bukan program wacana, Bagaimana sobat kompasianer semuanya….????, coba kita sama (bersama Pasti Bisa, pinjam slogan Presiden SBY) beri input konstruktif kepada pemerintah (Presiden dan DPR) demi atas nama rakyat…. Semoga.
Catatan: Berita atau saran yang sama baca klik di sini atau di sini
