Benarkah Agenda Reformasi Gagal, Bagaimana Nasib Kelanjutannya?

Tumbangnya Pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh almarhum Soeharto dilakukan oleh aktivis di tahun 1998 dengan adanya dugaan kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Setahun sebelumnya, tepatnya tanggal 27 Juli, partai PDI terbagi menjadi dua kubu antara Megawati dengan Suryadi.

Kubu Suryadi saat itu merebut kantor pusat PDI yang dikuasai oleh kubu Megawati. Akibat dari terbaginya dua kubu ini, situasi politik yang tidak kondusif berhasil dimanfaatkan oleh sekelompok masyarakat untuk menggulingkan Soeharto. Mimpi buruk di tahun 1998 terjadi. Krisis mengenai KKN rupanya dilakukan keluarga Soeharto beserta kroni-kroninya.

Rasa marah sekaligus semangat dari rakyat menyatu. Membuat mereka membantu para aktivis untuk menggulingkan Soeharto dari kursi presiden dengan melakukan kerusuhan dan penjarahan besar-besaran. Belum lagi di tahun 1998 sedang terjadi krisis finansial di asia secara menyeluruh. Artinya bukan karena kasus korupsi Indonesia menjadi krisis moneter.

Dari kerusuhan ini banyak menelan korban jiwa mulai dari rakyat biasa hingga kalangan mahasiswa. Pada akhirnya, Soeharto memilih menyerahkan jabatannya kepada BJ Habibie yang saat itu menjabat sebagai wakil presiden untuk meneruskan tugasnya dan mempersiapkan Pemilihan Umum secepatnya sesuai tuntutan mahasiswa dan rakyat.

Agenda Reformasi, dimulai!

Setelah lengsernya Soeharto sebagai presiden, pada tanggal 7 Juni 1999 akhirnya Indonesia melaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih DPR, DPRD Provinsi, kabupaten/kota, serta pemerintahan yang baru pula. Hal ini bertujuan untuk menciptakan perubahan yang fundamental terhadap perekonomian rakyat secara luas sekaligus menciptakan iklim politik yang sejuk.

Berdasarkan sidang MPR tentang pemilihan presiden di tahun 1999 , nama Abdul Rahman Wahid yang dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden dan Megawati Soekarnoputri sebagai Wakil Presiden.

Tanggal 14-21 Oktober 1999 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan amandemen pertama terhadap UUD 1945. Sayangnya, saat pemerintahan Gus Dur berjalan, dari pihak elite partai maupun politikus memaksa Gus Dur untuk turun dari jabatannya tanpa sebab pasti. Bahkan beredar kabar bahwa Gus Dur terlibat dalam korupsi Brunei dan Bulog yang mengakibatkan di tahun 2001 dirinya mundur.

Megawati Soekarnoputri akhirnya menggantikan posisi Gus Dur untuk meneruskan jalannya roda pemerintahan, yang didampingi Hamzah Haz sebagai Wakil Presiden. Demi menciptakan pemerintahan bebas dari KKN, Presiden Megawati akhirnya membentuk Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Lembaga tersebut bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun dalam menjalankan wewenang serta tugasnya.

Selain KPK, di masa kepemimpinan Presiden Megawati diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang lalu digantikan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah.

Maju ke tahun 2004 dimana pemenang Pilpres periode tahun 2004-2009 yaitu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden, dan Jusuf Kalla sebagai wakil presiden.

Era SBY, Century dirampok

SBY yang saat itu menjabat sebagai Presiden mengeluarkan Perppu untuk menyelamatkan perbankan khususnya Bank Century. Dengan adanya pasal 22 UUD 1945 Presiden SBY dan Gubernur Bank Indonesia, Boediono membobol keuangan negara dengan alasan ingin menyelamatkan Bank Century dari kehancuran. Alhasil, pemilik Bank Century masuk ke dalam jeruji besi sementara Boediono mendapatkan posisi baru menjadi Wakil Presiden terpilih 2009.

Kasus Bank Century atau dikenal dengan nama Centurygate membuat situasi politik Indonesia kembali tidak kondusif. KPK tengah diuji keberadaannya dan DPR RI membentuk pansus untuk menuntaskan kasus korupsi Centurygate. Pada akhirnya, kasus ini tidak tuntas secara hukum maupun politik.

Era kepemimpinan SBY tak seperti yang diharapkan rakyat. Kasus korupsi yang semakin menggila, salah satunya yang membuat heboh adalah kasus korupsi Nazarudin yang hampir terjadi di segala lembaga pemerintahan.

Memasuki era Jokowi, membaikkah?

Janji kampanye di era Pilpres tahun 2014 yang diucapkan oleh Joko Widodo berhasil memikat hari rakyat. Roda pemerintahan Jokowi awal mulanya berjalan dengan mulus, namun akhirnya kasus KKN semakin bertambah banyak bahkan beberapa pejabat publik ikut tersandung kasus korupsi. Meskipun KKN berkembang biak, pembangunan infrastruktur di pelosok Tanah Air pada era Jokowi terbilang mengagumkan.

Maju ke pemilu Tahun 2019, Jokowi kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat Indonesia menjadi presiden. Dalam Pemilu 2019, semakin terbukti bahwa reformasi bukan bertujuan untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme. Hal ini disebabkan karena setiap tahunnya KKN semakin merajalela.

Dari rentetan perjalanan panjang ini, rakyat Indonesia tidak perlu berharap lebih dengan cita-cita bangsa yang telah ditorehkan pendiri bangsa dalam Preambul Undang-Undang Dasar 1945. Kita hanya menunggu yang Maha Penguasa menurunkan utusannya untuk memperbaiki kerusakaan ini.

Jadi, sudah rindu Pak Harto?

"Isih penak jamanku to?"

Slogan di atas menyatakan bahwa era pemerintahan Presiden Soeharto lebih baik jika dibandingkan saat ini. Benarkah demikian? Jika dilihat faktanya, pembangunan dan roda pemerintahannya memang lebih baik. Dalam Repelita II dan III, pembangunan dapat berjalan sesuai yang diharapkan rakyat. Karenanya, di era tersebut Indonesia berhasil dengan swasembada pangan.

Sementara di usianya yang ke 21 tahun, rezim reformasi justru berhasil menyuburkan KKN. Para aktivis di tahun 1998 lalu yang kini telah mendapatkan posisi di pemerintahan, DPR, hingga pengurus partai malah melakukan tindak korupsi. Sangat disayangkan bagi kami, rakyat Indonesia dengan dialih fungsikannya Pancasila, UUD 1945, dan peraturan dijadikan benteng untuk melakukan tindak pidana korupsi bahkan merebut jabatan.

Siasat Politik Ala Jokowi

Awalnya, Jokowi melarang keluarganya terlibat dalam dunia politik. Mereka disarankan untuk menjalankan bisnis yang jauh dari urusan politik. Namun nyatanya, hal tersebut hanyalah sebuah strategi yang bertujuan memuluskan pemenangan di periode kedua. Apakah sebenarnya "strategi" ini sudah dirancang jauh-jauh hari?

Apakah masih ada harapan bagi kita bisa mencapai cita-cita Bangsa? Mungkin belum saatnya, melihat keserakahan para elite partai dan politikus atas kekuasaannya, sepertinya masih jauh untuk dicapai.

Sebagai rakyat yang cinta Tanah Air, sudah saatnya kita bangkit merebut kedaulatan yang telah dirampok dan disalahgunakan yang bukan untuk kepentingan rakyat dan negara. Kita sudah kehilangan jati diri semenjak dilakukan Amandemen UUD 1945. Jangan ada lagi golongan putih, saatnya kita berpikir dua kali untuk memberikan suara terhadap partai-partai peserta Pemilu yang akan datang.

Mari kembali kobarkan api semangat untuk menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hayati dan maknai secara dalam dari ucapan Bung Karno :

"Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit, karena melawan bangsamu sendiri"

Sudah saatnya melawan mereka yang haus akan kekuasaan dan jabatan, sebelum skenario yang mereka bangun semakin kokoh.

Pilpres 2024 mendatang, apakah harus dukung anak Pak Harto?

Memang tidak bisa mengembalikan waktu di era Pak Harto. Namun tidak ada salahnya jika rakyat kembali mendukung keluarga Pak Harto untuk menjadi calon Presiden di tahun 2024 mendatang.

Siapapun nantinya, diantara anak Pak Harto yang maju jadi calon Presiden mereka sudah mapan dalam finansial. Di lain sisi, mereka juga paham dengan kepemimpinan dan penyelesaian masalah yang ada di negeri ini.

Atau, pilihan lainnya mencari sosok dari Jendral Militer sebagai calon Presiden tahun 2024. Militer memiliki sikap disiplin yang tinggi, wawasan nasionalis luas, lugas, berwibawa, tegas, dan tidak berafiliasi dengan partai. Tentukan pilihanmu dari sekarang untuk Indonesia yang lebih baik lagi.

Semoga. Mimpi-mimpi kita di kemudian hari perlahan dapat terwujud dari pemimpin yang baru.