Kompas.com memberitakan bahwa Total utang Pemerintah Indonesia per Mei 2012 mencapai Rp 1.944,14 triliun. Seperti disampaikan Direktur Strategi Portopolio Utang Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Schneider Siahaan, utang tersebut terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 638 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp 1 triliun, dan sisanya surat berharga negara (SBN). "Justru bagian yang paling besar berasal dari SBN sekitar Rp 1.304 triliun," kata Schneider kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012).
Ekonom Kwik Kian Gie diberbagai media mengemukakan utang Pemerintah ini penipuan yang luar biasa. Salah satunya dimuat Detik.com Selasa (21/2/2012). "Dikatakan Kwik, jumlah utang pemerintah yang tembus Rp 1.800 triliun ini sudah sangat membahayakan dan sulit dicarikan solusinya. "Ini bukan bahaya lagi karena sumber daya mineral di perut bumi dihabiskan oleh mereka elit-elit pemerintah. Sudah kayak gini sulit (solusinya). Saya nggak tahu harus bagaimana," tegas Kwik.
Semakin besar kita mengandalkan utang maka akan semakin besar bahaya yang bisa berdampak pada ekonomi nasional," kata Ketua LSM Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan di Jakarta, Jumat.seperti yang dimuat oleh Republika co.id.
Bahwa menurut pengakuan Pemerintah (Depkeu)Â "Rasio utang Indonesia terhadap GDP atau produk domestik bruto (PDB) sendiri masih kurang dari 25 persen atau sekitar 24 persen, yang bila dilihat dari indikator itu, pemerintah sangat mampu dalam melunasi utang," (Pernyataan Schneider kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (29/6/2012) seperti yang di muat Kompas.com. Pernyataan pemerintah itu mungkin ada benarnya, cuma saya yakin dan percaya, pihak pemerintah sama sekali tidak bisa memastikan kapan mereka bisa melunasi utangnnya itu.
Bahkan Menteri Keuangan, Agus Martowardojo menyatakan, pembelian surat utang Dana Moneter Internasional (IMF) sebesar US$1 miliar merupakan bentuk balas budi Indonesia terhadap lembaga keuangan tersebut seperti dimuat Yahoo.com, Selasa 20 Juli 2012. Ini dagelan politik tingkat tinggi yang sama sekali tidak bisa di cerna mayoritas pembayar pajak di Negeri ini.
Dengan potret utang pemerintah yang demikian besar, maka sudah sepantasnyalah jika pemerintah seluruh tingkatan Pusat sampai ke Desa, memperlihatkan sikap kesederhanaannya dalam berprilaku. Mengendepankan prinsip efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pemanfaatan anggaran keuangan Negara. Termasuk dan terutama sekali dalam bulan suci Ramadhan ini.
Judul tulisan diatas saya alamatkan kepada diri saya sendiri. Pada Ramadhan tahun-tahun sebelumnya, hampir tiap hari saya menghadiri acara berbuka puasa di rumah para Pejabat, termasuk di Rumah Jabatan para Anggota Kabinet. Yang dalam setiap menghadiri acara berbuka puasa seperti itu, saya senantiasa menyaksikan bahwa begitu banyak sisa makanan, minuman dan buah-buahan. saya percaya itu tidak mubazzir, karena pasti terdistribusikan oleh pihak tuan rumah. Namun saya ingin menggaris bawahi bahwa belanja yang demikian besar melampaui zize dari semestinya tetap saja tidak efisien dari sisi penggunaan anggaran. Syukur-syukur anggaran buka puasa bersama itu dari kantong pribadi sang Pejabat dan bukan di tarik dari kas pemerintah atau kantor dimana mereka mengemban amanah sebagai pejabat.
Wal-hasil, keprihatinan akan makin maraknya korupsi, semakin tingginya budaya konsumerisme dikalangan pejabat, dan semakin menguatnya pragmatisme dan hedonisme dalam berpilaku kita dalam kesehariannya, semoga tidak menambah kesembrautan wajah kita sebagai sebbuah bangsa.
Memberikan hidangan berbuka puasa bagi orang yang sedang melaksanakan ibadah puasa sangatlah besar pahalanya disi Allah. Bahkan sama pahalanya dengan orang yang berpuasa itu, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Hanya saja, Allah juga mewanti-wanti kita semua, agar makan dan minumlah dari rezeki Allah yang telah dihalalkan bagimu. Menggunakan kas pemerintah untuk menggelar buka bersama di rumah jabatan apakah itu termasuk dalam kategori dari rezeki Allah yang halal bagimu ? saya tidak memiliki kapasitas untuk mengatakan halal atau haram. Tapi menurut saya MUI perlu membuat fatwa yang tegas soal itu. Apa hukumnya menggelar buka puasa bersama dirumah jabatan seorang pejabat yang menyajikan hidangan buka puasa dengan menggunakan anggaran pemerintah, disaat utang pemerintah demikian besar yang belum di lunasi ?
Selamat Menunaikan Ibadah-Ibadah Ramadhan
wallahu a'lam bi al-Shawab.