KPK Buru Terus Para Koruptor

Dalam memburu koruptor, apakah kasus lama atau baru, tidak boleh dipolitisasi atau karena adanya transaksional. Pemerintahan yang bersih, mulai dari presiden hingga para menteri, serta para penegak hukumnya, harus mendukung penegakan hukum, termasuk pemburuan para koruptor. Hanya saja semua itu harus demi bangsa dan negara, bukan demi pencitraan pribadi pemimpin, kelompok, atau partai. Terkait pemburuan koruptor kakap yang menjadi tugas utama KPK, tidak selayaknya ada politisasi, juga tidak boleh tebang pilih, termasuk transaksional alias balas jasa.

Masyarakat berharap banyak kepada institusi penegak hukum, lakukanlah apa yang harusnya dilakukan. Jadikan hukum tidak pilih kasih, tidak pandang warna, latar belakang, dan kelompok. Jangan jadikan penanganan suatu kasus untuk kepentingan tertentu. Hukum tidak boleh tumpul terhadap penguasa, terhadap pejabat, dan hanya tajam terhadap rakyat kecil atau pihak yang lemah.

Kita berharap, KPK, Kejaksaan Agung, juga Kepolisian RI saling bahu-membahu dalam menegakkan keadilan, termasuk memburu para koruptor. Kepada penguasa, diharapkan jagan pernah melindungi para pelanggar hukum, para koruptor. Berilah keleluasaan pada KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri dalam memburu penjahat, termasuk perampok uang negara alias koruptor, baik yang baru maupun koruptor masa lalu.