Sebelum saya mengulas prediksi strategi PKS dalam lelang jabatan , saya akan mengingatkan kembali bagaimana partai kader membangun kekuasaannya pada tulisan 1, 2, 3,4 dan 5.
Alangkah baiknya anda juga membaca syarat-syarat lelang jabatan di web pertanian dan juga membaca aturan Permenpan No.13 Tahun 2014.
PKS akan mengerahkan semua kader-kadernya (anggota) yang masuk kriteria untuk mendaftar lelang jabatan baik PNS pusat maupun yang di daerah karena ini lelang terbuka. Perlu diingat kader-kader PKS diikat oleh sumpah anggota Partai dan telah mengikuti sistem pembinaan intensif di Partai baik kajian mingguan maupun training-training yang harus diikuti sebagai syarat kenaikan level keanggotaan.
Syarat lelang pejabat yang menyertakan form bukan anggota partai (berafiliasi) dengan menyertakan materai akan mudah dilakukan sehingga dianggap bahwa kader-kader tersebut benar-benar bukan anggota Partai. Selanjutnya, PKS di Kementan juga mendorong pejabat-pejabat yang pernah dibantu meski tidak menjadi anggota untuk mendaftar sehingga semakin banyak kandidat-kandidat yang dekat dengan Partai.
Disisi lain, Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) terdiri dari:
1.Pejabat terkait dari lingkungan instansi, kemungkinan diemban oleh Sekjen dan Menteri atau orang Menteri yang diberi wewenang serta kepala bagian kepegawaian.
2.Pejabat dari instansi lain, kemugkinan melibatkan Kemenpan.
3.Akademisi/Pakar/Profesional, dugaannya langganan panitia dari IPB, UI dan pengamat/praktisi yang dianggap profesional.
PKS akan memanfaatkan kerjasama apiknya selama ini dengan pejabat lama yaitu Sekjen dan kepegawaian. Bahkan bisa jadi orang kepegawaian adalah pejabat yang sudah menjadi kader. Kekuatan tersebut akan dimanfaatkan untuk memuluskan seleksi awal berupa seleksi administrasi dan yang tak kalah penting adalah informasi siapa saja kandidat yang akan menjadi saingan kader-kader partai. Informasi tersebut sangat penting bagi tim pemenangan dan tim black campaign untuk menyerang rival.
Seleksi administrasi ditentukan oleh Sekretariat Seleksi minimal 3 calon peserta seleksi untuk setiap lowongan, bisa dipastikan kader-kader akan mulus melenggang ke seleksi berikutnya, sedangkan non kader belum tentu lolos karena bisa dihambat sejak awal dengan masalah administrasi. Mungkinkah hal ini sudah dibaca oleh Menteri dan jajarannya sehingga pendaftaran diperpanjang hingga tanggal 18 Maret 2015? atau memang calon yang mendaftar masih dianggap kurang memenuhi jumlah minimal dalam aturan?. Tidak ada yang tahu kecuali panitia di sekretariat seleksi.
Lulus dari seleksi administrasi akan dilakukan seleksi kompetensi, wawancara dan rekam jejak. Tim seleksi akan merangking para kandidat dan menyerahkan 3 rangking besar hasil seleksi di setiap lowongan jabatan kepada Menteri.
Tahapan ini kader-kader diuntungkan dengan penilaian oleh pihak internal Kementerian yang sejak awal PKS sudah mendesain agar kader-kadernya menonjol atau dikenal baik oleh Sekjen dan Menteri. Bahkan, Sekjen dan Menteri kemungkinan besar tidak tahu jika pejabat-pejabat tersebut selama ini adalah pejabat yang sudah menjadi kader partai (terikat dengan sumpah partai).
Target dari PKS adalah dari 3 nama yang diserahkan Menteri disetiap lowongan kepada Presiden terdiri dari kader dan pejabat-pejabat yang selama ini bisa sinergis dengan partai (simbiosis mutualisme).
Jika pejabat eselon 1 bisa diambil oleh kader PKS maka eselon dibawahnya akan lebih mudah untuk menjaga jabatan dan mempromosikan kader-kader nya. Memenangkan jabatan eselon 1 tak ubahnya partai menghadapi pemenangan pemilu. Karena Mentrinya sudah bukan lagi dari PKS, permainannya akan lebih kas?ar daripada sebelumnya (tak segan menyerang rival dengan stigma negatif).
Tulisan berikutnya akan saya paparkan bagaimana non kader menghadapi gerak kader-kader PKS dalam perebutan kekuasaan dan bagaimana mengimbangi struktur bayangan mereka yang secara rapi bekerja untuk selalu mendapatkan kekuasaan.
