Isu kenaikan BBM dan turun jalannya mahasiswa menuntut Jokowi mundur karena dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah bangsa terutama ekonomi menjadi senjata andalan isu politik PKS. Namun sayang dengan adanya pemilu raya pemilihan majelis syuro, PKS seolah sibuk sendiri di internal mereka dan malah isu kesolidan PKS yang sulit di"golkar"kan (dipecahbelah) diangkat oleh media menjadi isu seksi partai politik.
Seiring kebijakan naiknya harga BBM dan melemahnya rupiah lalu muncul berita politik pemblokiran situs-situs Islam yang dianggap radikal membuat PKS punya banyak pilihan isu politik. Salah satunya adalah situs dakwatuna.com yang merupakan salah satu situs Islam online yang berafiliasi ke PKS ikut diblokir olh Kemenkominfo.
Isu pemblokiran situs-situs Islam ini adalah isu pinggiran (pengalihan isu utama), sedangkan isu utamanya tetap ekonomi tentang pengelolaan sumber daya alam yang selama ini disetir asing. Dalam masalah pemblokiran tentu saja PKS akan membelanya dengan dalih keterbukaan dan kebebasan berpendapat (HAM). Meskipun sebenarnya juga sedang memproteksi dirinya agar kader-kader PKS tidak menjadi sasaran BNPT dan Densus 88. Bahkan, PKS bisa terdepan dalam memobilisir ormas-ormas Islam untuk menentang kebijakan Menkominfo dalam masalah ini. Netizen saja bergerak cepat dalam menentang pemblokiran, harusnya PKS mengambil kesempatan ini untuk mengambil hati umat Islam.
Bagaikan makan buah simalakama, jika PKS terlalu keras dalam isu pemblokiran ini maka PKS akan terkena stigma radikal yang disematkan oleh BNPT karena dakwatuna.com dianggap radikal. Belum lagi, kader-kader PKS di Kemenkominfo yang menjadi pejabat-pejabat eselon pastilah tidak sepi dari kasus, bisa dijadikan serangan balik untuk memunculkan kasus-kasus kader-kader PKS disana. Lebih aman PKS seolah diam bereaksi sewajarnya, namun menggerakkan underbouwnya kembali untuk menekan pemerintah.
PKS sedang diuji kembali untuk berani tampil terdepan dalam pembelaan terhadap kasus-kasus seksi mengenai umat Islam (radikalisme) dan kenaikan BBM yang membuat masyarakat resah. Ada sedikit kekawatiran PKS terutama yang kader-kadernya berada dalam jabatan-jabatan di Kementerian akan terkena dampak serangan balik. Beberapa kasus lama yang siap diangkat kembali, tentunya kasus di Kementerian Pertanian yang sudah masuk KPK. Kasus ini bisa dicuatkan lagi dan dipercepat prosesnya untuk memukul balik serangan PKS terhadap pemerintah.
Politik dagang sapi masih menjadi tren dalam perpolitikan sekarang ini. Tekanan-tekanan yang dilakukan PKS bermanfaat untuk melindungi dirinya dari kasus-kasus yang menerpa kader-kadernya yang masih eksis di pemerintahan Jokowi. Ketulusan dan keikhlasan kader-kader dakwah di PKS untuk membela umat Islam dan dakwah Islam tersandera oleh kasus-kasus KKN (Korupsi, Kolusi dan Neotisme) yang dilakukan secara sistemik ketika PKS berkuasa di kementerian, kasus LHI contohnya yang menyeret Suswono, Ridwan (putra Hilmi) mondar mandir di persidangan. Bahkan Kyai Hilmi tak luput dari panggilang pengadilan, tinggal tunggu waktu kapan pemerintah mau melepas kasus impor daging yang masih bisa dilanjutkan.
Mampukah PKS memanfaatkan peluang ini untuk mengambil trust umat Islam kembali? Atau tetap dengan politik dagang sapi?
Kita tunggu berita politik selanjutnya.
