Kader-kader PKS yang menjabat di kementerian galau takut didepak. Projo (Pro Jokowi) juga galau kenapa kader-kader PKS masih "berkuasa". Menteri-menteri lebih galau menentukan mana pejabat yang kader PKS (oposisi) dan mana yang benar-benar Projo.
Sejak dilantiknya Kabinet Kerja Jokowi-JK, Menteri-menteri yang meneruskan kerja kader PKS di Kementerian Pertanian, Kementerian Sosial dan Kemenkominfo belum ada perubahan pejabat yang signifikan. Konon, ketika ada peluang eselon 3 dan 4 yang kosong, kader-kader PKS malah bisa mengambilnya dengan cara "menyalip ditikungan".
Kader-kader PKS masih "berkuasa" di kementerian-kementerian tersebut. Tentu saja ini meresahkan ProJo dan Relawan yang telah rela berhadap-hadapan dengan KMP dalam mendukung Jokowi-JK disetiap kampanye. Posisi PKS yang jelas-jelas oposisi pemerintahan masih bisa mengendalikan kementerian yang pernah dikuasainya. Projo dan Relawan sangat galau akan kondisi ini.
Posisi PKS yang oposan sangat disadari oleh kader-kadernya di Kementerian sehingga mereka mencoba mengelebui Menteri yang baru dengan menghilangkan identitas PKS nya dan berganti identitas menjadi kaum profesional sebagaimana yang lain. Dan diduga, kader-kader PKS tak segan memberikan identitas PKS kepada pejabat-pejabat lain yang bukan PKS kepada Menteri agar sang Menteri bingung seolah semua pejabat lama adalah kader PKS.
Di sisi lain, ProJo dan Relawan banyak yang berambisi untuk membalas perlakuan kader-kader PKS ketika berkuasa yang dengan tega menyingkirkan mereka dari kursi jabatan. Mereka pasti tahu dan hafal siapa saja pejabat-pejabat yang berasal dari kader inti PKS dan PNS yang menjadi anggota (loyalis) PKS sehingga bisa lancar karirnya.
Projo dan Relawan menekan Jokowi-JK untuk segera membersihkan kader-kader PKS yang menjabat di Kementerian, dengan harapan Jokowi mau dengan tegas memerintahkan menteri-menterinya memberikan jabatan kepada ProJo dan mengenyahkan oposan oportunis seperti kader PKS.
Sangat menarik seperti yang dituturkan oleh informan, di Kementerian Pertanian mulai terjadi perebutan jabatan Eselon 1 dengan cara lelang terbuka. Beberapa kandidat lelang jabatan Eselon 1 dari kader inti PKS jaman Anton dan Suswono ada yang terdepak. Sedangkan kader-kader inti yang "menyembunyikan" identitas ke PKS-annya masih lolos hingga seleksi terahir. Di duga, Menteri Pertanian belum mengetahui bahwa kandidat tersebut adalah loyalis PKS.
Untuk membuktikan kesetiaan pejabat tersebut kepada PKS sangat mudah yaitu dengan melihat track recordnya ketika menjabat. Jika pejabat-pejabat bawahnya banyak dari kalangan kader-kader muda PKS yang naik secara instan, maka dipastikan pejabat tersebut adalah loyalis PKS tulen.
Meskipun pejabat loyalis PKS telah menandatangani surat bermaterai untuk tidak berafiliasi kepada partai tertentu, sejatinya mereka tengah berbohong. Mereka masih terikat dalam setiap liqo' atau usroh (pengajian rutin mingguan) dan bersumpah dengan syahadat untuk bergabung dengan PKS. Walhasil, ketika kader-kader PKS berhasil menjadi pejabat eselon 1 maka pejabat tersebut seolah setia kepada Menteri dan Presiden, namun di level bawah dan grass root tengah melaksanakan agenda-agenda oposisi (PKS). Minimal, kader-kader PKS akan tetap berjaya dalam jabatan level bawah.
Jika anda sebagai Menteri, pasti galau tingkat dewa bagaimana agar tidak salah pilih pejabat dibawahnya. Jika anda jadi Projo dan relawan, galaunya tidak ketulungan karena merasa Jokowi dan menteri-menteri tidak tegas dalam menghadapi oposisi. Membiarkan kader PKS menjabat eselon 1 bagaikan memelihara anak macan.
Dan, jika anda menjadi kader-kader PKS yang menjabat di kementerian-kementerian, galau setinggi langit jika ketahuan Menteri dan orang-orangnya bahwa anda adalah loyalis PKS sebagai oposisi. Mencukur jenggot, memelihara kumis dan memakai kemeja putih tak kan menutupi masa lalu kalian sebagai kader PKS yang pernah zalim kepada Projo dan relawan di Kementerian-kementerian.
