Kezaliman Sistemik PKS (Studi Kasus di Kementan)

Perbuatan zalim  secara istilah mengandung pengertian “berbuat aniaya/mencelakakan terhadap diri sendiri atau orang lain dengan cara-cara bathil yang melanggar syariat Agama Islam”. (baca: Larangan Berbuat Zalim)

Pada akhir zaman nanti, akan dijumpai kekuasaan orang-orang bodoh dan zalim. Mereka mempunyai banyak penolong dalam kezaliman mereka, bahkan mencambuk manusia dan menghinakan mereka. Rasulullah SAW telah mnegumpamakan cambuk-cambuk tersebut dengan ekor sapi serta memperingatkan mereka dengan neraka dan azab Allah SWT. (baca: Kekuasaan Orang Bodoh dan Zalim)

Kader-kader yang ingin berkuasa,dalam memperoleh jabatannya sangat dibantu dengan praktik kolusi dan nepotisme oleh Partai. Beberapa pengurus partai banyak yang masuk PNS dengan bayak kemudahan yaitu mendapat tiket rekomendasi masuk yang penting ikuti prosedural administrasi. Struktur bayangan akan mengkoordinir secara langsung bagian personalia (kepegawaian) untuk memasukkan nama-nama kader pilihan agar lulus. Ini kezaliman jenis pertama dengan melakukan nepotisme kepartaian (ikhwan adalah saudara).

Kezaliman berikutnya adalah mengatur penempatan kerja dan promosi jabatan. Struktur bayangan akan mendistribusikan kader-kader yang masuk CPNS tersebut ke tempat-tempat strategis agar bisa mengakses dan tentu saja berkuasa. Sistem karir akan dirusak dengan memaksakan kader-kader edan jabatan mendapatkan promosi setelah mendapatkan SK PNS atau memasukkan kader-kader ijazah S2 sehingga dalam waktu dua tahun sudah bisa menjadi pejabat.

Kezaliman ketiga, selama belum ada kader yang bisa masuk syarat mengisi jabatan kosong maka ini digunakan para makelar jabatan partai untuk melakukan jabatan transaksional. Masing-masing makelar akan melobi leader struktur bayangan dan meyakinkan mereka bahwa orang yang direkomendasikan siap untuk menjadi kader. Jebakan makelar sangat mudah yaitu dengan mengajak calon pejabat non partai untuk bertemu dengan para ustadz yang berkuasa, menawari kajian intensif dan tentu saja kesediaan untuk infaq alias setoran. Jika pun benar jadi pejabat maka makelar akan lansung minta infaq tertentu atas nama partai yang sebagian akan diinfakkan ke partai melalui “sang ustadz” dan sebagian tentu saja dimakan makelarnya.

Kezaliman keempat, setelah kader-kader menjadi pejabat negara maka visi misi dakwah Islam mulai memudar karena mereka tidak kuat ujian harta, tahta dan wanita. Untuk urusan harta, prilaku pejabat-pejabat lama korupsi APBN diambl alih oleh kader mulai hal-hal kecil seperti ATK, fiktif perjalanan dinas, fee hotel, suap menyuap dan uang kolusi. Konon, ada kader selevel eselon 2 mengusai semua ATK kantor. Bahkan konkalikong dengan kader yang lainnya (eselon 3 dan 4) untuk memperkaya diri. Contoh kecil, ada kader yang menjadi pejabat membangun rumahnya dari dana-dana kegiatan yang tidak dilaksanakan namun dicairkan dengan cara fiktif. Untuk melihat kader yang rusak akhlaknya dalam masalah harta maka lihatlah kehiduannya sebelum menjadi pejabat dan bandingkan setelah menjadi pejabat, dalam waktu satu hingga dua tahun bisa membeli rumh dan mobil bahkan tak cuku satu. Sedangkan masalah wanita, sudah banyak yang terlibat skandal namun ada juga yang menikah siri untuk poligami.

Kezaliman kelima, nafsu berkuasa baik jabatan maupun harta tak jarang kader-kader berlaku kejam terhadap PNS-PNS yang lain dengan cara menghambat karir dan bahkan tak segan “membunuh” karir PNS yang menjadi saingan dan tidak mau ikut cara mereka. Cara-cara yang dilakukan kader melalui struktur bayangan adalah memutasikan dan mendeskriditkan PNS saingan tersebut. Sungguh jahat!. Jika anda mau bukti, lakukanlah survey ke Kementerian Pertanian, akan didapati banyak korban akibat ambisi kader.

Kezaliman keenam, mengarahkan kegiatan-kegiatan APBN yang bisa untuk memfasilitasi kader-kader di daerah agar bisa mengakses ke konstituen. Kader di pusat menghubungkan kader-kader daerah dengan pejabat di daerah agar bisa kong kalikong menggarap kegiatan-kegiatan tersebut. Lihatlah banyak bantuan sosial pusat yang bermasalah, tak sedikit orang partai kader di daerah harus berurusan dengan penegak hukum. Sedangkan kader di pusat memainkan peran sebagai makelar bagi pejabat daerah untuk mendapatkan kegiatan-kegiatan pusat. Kader-kader tersebut bisa mendapatkan keuntungan (memperkaya diri) dengan meminta “jatah preman” ke pejabat daerah dengan alasan membantu mendapatkan dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan dana alokasi khusus. Kader-kader rusak seperti ini masih eksis dan bahkan menempati posisi strategis di dalam struktur kepartaian.

Masih banyak kezaliman-kezaliman yang tak bisa tertuang dalam tulisan ini. Hanya saja, fakta-fakta kezaliman tersebut selalu disanggah oleh kader-kader yang jauh dari kekuasaan, sehingga bagaimana mungkin kalian para kader akan berdakwah (mengajak kepada Islam, amar ma’ruf nahi munkar) kepada orang lain, jika ikhwan rusak akhlaknya kalian biarkan bahkan menjadi pimpinan kalian?

Tulisan berikutnya akan saya bahas bagaimana PKS membangun perasaan persaudaraan yang kuat diantara kader-kadernya sehingga mereka super husnudzon diantara mereka tetapi mudah berburuksangka kepada yang lain.