Kota Pekanbaru saat ini menghadapi berbagai masalah serius, mulai dari kemacetan lalu lintas, penanganan sampah yang buruk, kota yang tidak ramah untuk pejalan kaki, trotoar rusak, drainase air hingga infrastruktur transportasi yang tidak memadai.
Kota Pekanbaru, sebagai ibukota Provinsi Riau, seharusnya menjadi contoh kemajuan bagi daerah lain. Sayangnya, kenyataan yang ada justru menunjukkan sebaliknya. Semua ini menimbulkan pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang harus bertanggung jawab atas kondisi kota yang semrawut ini?
Dalam konteks ini, kita perlu melihat peran berbagai pihak, mulai dari pemerintah daerah hingga lembaga-lembaga terkait. Masyarakat sudah berusaha untuk berkontribusi, namun tanpa langkah nyata dari pemerintah, semua upaya itu terasa sia-sia. Mari kita telusuri lebih dalam siapa saja yang seharusnya bertanggung jawab dan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan Pekanbaru.
Siapa yang Harus Bertanggung Jawab atas Kota Pekanbaru?
Apakah hanya pemerintah kota, atau ada faktor lain yang berperan? Mari kita ulas secara lebih mendalam.
1. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat
Sebagai partai pemenang pemilu yang menguasai parlemen legislatif Kota Pekanbaru, PKS memiliki tanggung jawab besar dalam memajukan kota.
Meskipun telah mengusung walikota, dampak nyata dari kemenangan mereka belum terlihat. Kemacetan di jalanan, tumpukan sampah, dan fasilitas transportasi umum yang tidak terpelihara dengan baik adalah beberapa contoh konkret dari kegagalan tersebut.
Walikota Pekanbaru yang diusung oleh partai ini seharusnya mampu membawa perubahan signifikan. Namun, kenyataannya, peran walikota masih kurang dalam menangani berbagai permasalahan kota. Tidak hanya berhasil mengusung walikota pekanbaru dan memenangkan kompetisi pemilihan walikota, PKS juga berhasil memenangkan banyak kursi di dewan legislatif kota Pekanbaru.
Tidak hanya itu Partai Demokrat merupakan partai yang cukup berpengaruh di Pekanbaru. Jumlah kursi dewan legislatif yang didapatkan juga cukup banyak. Saya cukup kagum dengan dua kekuatan politik partai ini yakni Partai PKS dan Partai Demokrat.
Namun yang menjadi pertanyaan, apa kebijakan untuk kota Pekanbaru yang bisa dihasilkan? Apa dampak yang betul-betul dapat dirasakan?
Masih ingat banyak galian yang dilakukan ditengah-tengah jalan area Sukajadi kota Pekanbaru yang menyebabkan debu, jalan sempit dan polusi, banjir. Ini adalah proyek yang bisa dianggap gagal yang dilakukan pada masa walikota Pekanbaru yang usung oleh PKS dan Partai Demokrat.
