Dimensi ketiga berkaitan dengan parlemen 4.0 yang tentu akan merevolusi konsep perwakilan. Berkaitan dengan konsep perwakilan, penggunaan Chatbot, VR, dan penggunaan sosial media, serta kemungkinan internet dalam waktu 10 tahun sudah mencapai level 7G, maka itu akan meredefinisi konsep MPR dan DPR, dan secara kritis memunculkan satu pertanyaan mendasar, yaitu apakah kompleks DPR/MPR masih diperlukan?.
Isu lain adalah berkaitan kemungkinan nanti parlemen tidak hanya mewakili manusia namun juga mewakili robot. Apakah kita semua sudah memikirkan konsekuensi logis dari industri keempat?.Â
Dimensi keempat adalah birokrasi berbasis pada digitalisasi dan mesin. Apakah kita sudah mulai membahas mengenai masa depan aparatur negara?. Apakah kita sudah siap jika PNS akan diganti dengan robot dan AI?.
Dimensi kelima adalah perubahan konsep pendidikan. Pada konteks ini, tentu diperlukan sebuah reinvention konsep pendidikan. Pendidikan tidak lagi difokuskan pada konsep menghafal, namun harus diarahkan terhadap critical thinking dan integrative learning. Hanya dua hal itu yang bisa membedakan manusia dengan robot.
Sebenarnya semua ulasan di atas masih sebagian kecil dari Road Map Indonesia 4.0. Gagasan ini sebenarnya pernah didiskusikan antara tim kami dari FISIP Universitas Bung Karno dengan Kantor Staf Presiden. Hanya saja, diskusi ini belum selesai dengan tuntas.
Apapun yang terjadi, kita semua perlu membahas desain dasar Indonesia 4.0 demi eksistensi RI.
Tabik.
Haryo Ksatrio Utomo
Mahasiswa Program Doktoral Ilmu Politik FISIP UI angkatan 2018-2019.
