Kesadaran Berpolitik adalah Proses Aktualisasi Diri

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata aktualisasi berasal dari kata dasar aktual yang artinya benar-benar ada atau sesungguhnya sehingga kata aktualisasi artinya membuat sesuatu menjadi benar-benar ada, sedangkan kata diri artinya orang atau seseorang . Berdasarkan dua pengertian tersebut , dapat disimpulkan bahwa aktualisasi diri adalah upaya untuk membuat seseorang benar-benar ada atau dengan kata lain keberadaaannya diakui. Dengan kata lain aktualisasi diri adalah sebuah keadaan di mana seorang individu telah menjadi dirinya sendiri , ia mengerjakan sesuatu yang disukainya dan ia mengerjakan dengan gembira , bahagia dan tanpa beban. Aktualisasi diri dapat juga diartikan sebagaimana kita mengembangkan kekuatan diri kita sendiri.

Kesadaran seseorang dalam berpolitik tanpa paksaan dan tekanan itu juga merupakan wujud aktualisasi diri yang sangat baik.  Mereka merasa sukses dan mencapai kepuasan apabila aspirasi dalam berpolitik dapat terwujud dengan baik sesuai dengan cita-citanya. Namun kesemuanya harus didasari dengan sifat jujur, dapat menjadi dirinya sendiri, tepat dalam mengekspresikan pikiran dan emosi-emosinya, melihat masalah dengan jernih, berusaha mencari dan menghadapi emosi daripada menghindari.

Aktualisasi diri dalam berpolitik juga harus diarahkan untuk melakukan perbaikan dalam sikap dan perilaku politik dengan cara memberikan hidupnya pada pekerjaan dan kewajiban yang didasarkan pada panggilan hati nurani dengan sikap bersungguh-sungguh . Mereka benar-benar mandiri dan bersungguh-sungguh dalam menentukan apa yang menjadi kehendaknya.

Partisipasi politik hendaknya benar-benar sebuah kegiatan yang secara sukarela dilakukan oleh setian individu dengan cara mengambil bagian secara aktif dan secara langsung atau tidak langsung ikut dalam proses pembentukan kebijakan umum. Di Indonesia berpartisipasi dalam berpolitik dijamin oleh Negara, tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi “kemerdekaan berserikat dan berkumpul , mengeluarkan pikiran dengan lisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”