Ambon -- Memasuki era politik 2024, pemuda harus kritis dan mampu dalam menganalisis informasi yang beredar di internet dan sosial media. Melalui perannya, pemuda diharapkan dapat mensukseskan sistem demokrasi yang ada.
Ide dan gagasan tersebut mengalir selama diskusi yang berlangsung di bawah sorotan tema 'Bakukele Lawan Hoaks: Demokrasi Sebagai Tonggak Pemuda Melawan Mis dan Disinformasi'.Â
Diskusi publik tersebut diadakan oleh Yayasan Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (YPPM) Maluku, Sabtu lalu (19/11). Kegiatan ini adalah bagian dari Program Democratic Resilience.
Arman Kalean, Ketua KNPI Dapil Maluku yang merupakan salah satu narasumber menjelaskan bahwa pemuda harus aktif dalam proses demokrasi. Sebagai bagian dari masyarakat, pemuda diharapkan dapat menggunakan hak politiknya.
"Sudah sepatutnya pemuda mengikuti sistem yang sudah ada (demokrasi). Pemuda jangan apatis terhadap politik. Tidak saja sebatas gerakan moral tetapi melakukan intervensi lewat pemilu mendatang dengan terjun di dalamnya," tantangnya.
Ia kemudian menjelaskan bahwa pentingnya pemuda untuk kritis dalam menerima sebuah informasi yang berdasar pada bukti dan data.
"Kita telah masuk di era datakrasi dan kerap menjumpai banyak penipuan. Kita harus jeli sehingga tidak miskonsepsi. Misinformasi artinya informasi yang diterima salah dan orang tersebut menyebarkan karena tidak tahu. Sedangkan disinformasi artinya ada informasi yang secara sengaja dikurangi," ungkap akademisi IAIN tersebut.
Di kesempatan yang sama Soleman Pelu, relawan Mafindo Maluku menunjukkan data statistik penyebaran hoaks di wilayah Maluku.
"Berdasarkan data Mafindo Maluku dari Januari-November 2022, ada 14 hoaks yang beredar di Maluku. Hoaks banyak beredar di sosial media Whatsapp dan Facebook," ungkap anggota Komite Periksa Fakta Mafindo Maluku ini.
