Kelima, Seragam sekolah haruslah semurah mungkin, membentuk forum musyawarah antara orang tua siswa (komite sekolah) dengan koperasi sekolah atau sekolah yang membahas harga seragam setiap tahun dapat dipertimbangkan untuk dilaksanakan.
Keenam, Sekolah tanpa seragam sekolah juga tidak dapat menjadi alternatif agar biaya seragam tidak menjadi beban orang tua siswa, sekolah yang bercampur antara yang kaya dan miskin tanpa seragam sekolah malah menimbulkan ketimpangan.Â
Ketujuh, untuk SD dan SMP yang masih dikelola oleh pemerintah daerah, rasa-rayanya tidak terlalu berat bila mengalokasikan dana untuk mensubsidi seragam sekolah paling tidak ketika tahun pertama anak masuk sekolah.Â
Artinya paling tidak dikelas 1 dan kelas 7. Di sekolah dasar bisa diberikan 2 kali di kelas 4 umpamanya. Bila dananya ada sekalian lah dengan sepatu dan perlengkapan lainnya.Â
Kedelapan, Dinas Pendidikan bahkan bisa berkolaborasi dengan pihak swasta untuk paling tidak membantu kebutuhan dasar seragam tadi. Pendidikan seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama program CSR perusahaan.
Kesembilan, sampai hari ini, di Kabupaten saya, meskipun polemik seragam sekolah sempat rame, tapi tidak ada calon kepala daerah yang menawarkan program seragam sekolah gratis untuk SD dan SMP padahal baliho pencalonan sudah banyak bermunculan.Â
Tunjukan dong citra pemimpin yang berpihak kepada pendidikan dan kepada orang yang tak mampu, setuju?
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
