BANYUWANGI - Berita dugaan pungli oleh DPRD Banyuwangi dalam hal ini Komisi IV terhadap pengusaha tambang pasir yang ada di wilayah kabupaten Banyuwangi Jawa Timur, yang beberapa hari terakhir ini santer diberitakan beberapa media online, mendapat reaksi keras dari FORBI (Forum Rakyat Berdaulat Indonesia) (beritalima.com).
Menurut Ketua Umum FORBI Agus Tarmidzi, seharusnya NGO atau LSM yang berkomentar di media itu bisa membuktikan apa yang menjadi dugaannya. Sehingga tidak timbul opini negativ di masyarakat yang bisa memicu mosi tidak percaya terhadap lembaga negara tersebut.
"NGO atau LSM yang berkomentar di media terkait dugaan pungli galian C yang dilakukan oleh Komisi IV DPRD, harus dapat membuktikan dan jangan hanya menganut asas praduga tak bersalah. Langsung berkomentar di media tanpa ada bukti yang di miliki, dapat memicu prasangka negatif yang bisa merendahkan maruah wakil rakyat," tegas Agus Tar, Kamis (6/5/2021).
Masih menurut Agus Tar, DPRD Banyuwangi juga harus mengambil sikap tegas. Jika memang Komisi IV tidak merasa melakukan pungli seperti yang didugakan oleh  LSM tersebut, seharusnya sebagai lembaga negara wajib mengambil langkah hukum. Karena jika tuduhan tidak diimbangi dengan data dan fakta yang sebenarnya, maka bisa mengarah pada pembunuhan karakter, bahkan pencemaran nama baik lembaga negara," tambah mantan Kades Wonosobo ini
Gustar juga menegaskan bahwa dirinya beserta lembaganya secara tegas mendukung DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil langkah tegas. Kami (FORBI) akan mengawal sampai tuntas dalam hal ini, baik itu pembuktian dugaan pungli ataupun dugaan yang mengarah pencemaran nama baik lembaga negara.
Diketahui beberapa hari ini di Banyuwangi sempat ramai pemberitaan di beberapa media online terkait dugaan pungli, pasca sidak yang dilakukan Komisi IV DPRD Banyuwangi di lokasi penambangan pasir. Karena tidak ada tindak lanjut sehingga muncul asumsi-asumsi dari beberapa pihak yang menduga adanya praktek pungli. (Harry)
