Disclaimer:
Tulisan ini merupakan murni dari pikiran penulis tanpa melakukan penelitian ilmiah atau riset yang mendalam. Diharapkan kritik dan sarannya dikolom komentar agar sebagai bahan koreksi dan pengetahuan baru bagi penulis.
Terbentuknya Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) pada tanggal 13 Mei 2022 oleh tiga partai politik pro-pemerintah --Golongan Karya (Golkar), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP)---membawa perpolitikan Indonesia menjadi fokus pada Pemilihan Presiden (Pilpres) yang baru akan dilakukan dua tahun lagi atau pada tahun 2024.
Entah apa yang terbenak oleh politisi-politisi lain di Indonesia, setelah pengumuman KIB ini seakan terjadi "latah" oleh beberapa partai-partai politik lain ataupun para politisi secara perseorangan. Â
Tidak lama setelah pengumuman koalisi ini Partai Keadilan Sejarahtera (PKS) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang membuat koalisi semut merah meskipun koalisi ini tidak bertahan lama setelah PKB bergabung dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang berkemungkinan besar akan mengangkat Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden (Capres) dari koalisi mereka.
Tidak hanya itu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga menyuruh Puan Maharani yang merupakan anak dari Ketua Umum PDIP --Megawati Soekarnoputri---juga melakukan safari politik dengan mengunjungi ketua-ketua umum partai politik lain dan juga mulai mencari dukungan ke masyarakat untuk mendukungnya menjadi Capres untuk Pilpres 2024.
Lalu ada "latah" dari kelompok relawan Jokowi (Projo) yang mengadakan musyawarah rakyat (musra) dibeberapa daerah di Indonesia untuk mencari nama-nama calon presiden dan wakil presiden yang nanti nama yang keluar dari musyawarah tersebut akan diberikan kepada Jokowi untuk dimintai restu.
 Selanjutnya dinamika capres semakin menguat setelah Anies Baswedan dideklarasikan oleh Partai Nasional Demokrat (Nasdem) yang diumumkan oleh ketua partai Surya Paloh Bersama dengan Anies Baswedan sendiri.
Tidak berhenti sampai disitu pada tanggal 21 Oktober 2022 ketika perayaan HUT Partai Golkar Presiden Jokowi dalam pidatonya mulai menyindir perihal kriteria capres dan juga mendorong untuk mengumumkan capres tetapi tidak merinci pihak siapa yang dimaksud dengan presiden.Â
Alhasil dari pidato Jokowi tersebut membuat Projo yang sedang melakukan musra akhirnya memutuskan memajukan hasil dari musra yang awalnya direncanakan selesai pada Maret 2023 menjadi Januari 2023.
