Mohon tunggu...
Harris Maulana
Harris Maulana Mohon Tunggu... Insinyur - Social Media Specialist

Seseorang yang suka menulis tentang apa saja, sepanjang untuk menambah ilmu dan wawasan akan dilakoninya. Berbagai jenis pekerjaan sudah pernah dicobanya. Dengan latar belakang sarjana Planologi, memulai karir sebagai konsultan perencanaan wilayah dan kota. Lalu beralih menjadi konsultan Appraisal and Research, konsultan Property, Konsultan Digital hingga konsultan Public Relations. Sangat menikmati peran alternya sebagai blogger yang sudah membawanya ke berbagai tempat, bertemu dengan siapa saja dan satu hal yang sangat dibanggakannya bisa masuk Istana Negara dan bertemu dengan Presiden RI, karena tidak setiap orang bisa ke sana, kecuali kamu seorang teladan, tamu presiden atau tukang potong rumput istana. Pemilik akun twitter @harrismaul dan blog : www.harrismaul.com dan www.travelopedia.id

Selanjutnya

Tutup

Politik

Gedung Baru DPR Ditunda? Sebaiknya Dibatalkan Saja!

8 September 2010   02:24 Diperbarui: 26 Juni 2015   13:22 139
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Ketua DPR Marzuki Alie akhirnya memutuskan untuk menunda pembangunan gedung baru DPR RI senilai Rp 1,6 Triliun itu. Namun belum dijelaskan ditunda sampai kapan. Namun sebaiknya ditunda sampai rakyat sudah puas dengan kinerja anggota DPR. Sampai tidak ada lagi anggota yang terhormat yang tersandung kasus korupsi. Sampai tidak ada lagi anggota DPR yang bolos saat sidang dan sampai tidak ada lagi anggota DPR yang tidur saat rapat. Dan sebaiknya pembangunan gedung tersebut dibatalkan saja! Secara fisik, desain gedung baru tersebut sangat tidak efisien. Dengan adanya lubang menganga ditengah akan ada ruangan yang kosong tidak terpakai, sementara untuk fondasi dibuat sesuai dengan luas lantai secara keseluruhan. Idealnya, dalam sebuah bangunan ada istilah Common Area Factor (CAF) yang artinya nilai persentasi luas lantai yang terpakai. Semakin kecil nilainya maka tingkat efisiensi akan semakin baik. CAF yang ideal adalah 10% artinya jika luas setiap lantai bangunan adalah 1,000 m2 maka jika nilai CAF adalah 10% maka luas efektif gedung tersebut adalah 900 m2. Sedangkan jika dilihat secara kasat mata CAF gedung DPR bisa mencapai 40%. Dari sini saja sudah terlihat pemborosan yang tidak perlu. Untuk setiap anggota dewan yang terhormat dialokasikan setiap anggota akan mendapat ruangan seluas 120 m2. Terdiri dari 1 orang anggota, 5 staff ahli dan 1 orang sekretaris. Plus ruang istirahat dan ruang rapat. Disini juga bisa dilakukan penghematan. Standar luas ruangan untuk setiap orang di dalam kantor adalah 1:10. Artinya setiap 1 orang memerlukan luas 10 meter2. Jadi dengan jumlah tim 7 orang untuk setiap anggota DPR hanya memerlukan 70 meter2. Dari luas ruangan saja sudah bisa dihemat sekitar 40%. Sementara untuk ruang rapat bisa menggunakan ruang rapat bersama di setiap lantai. Sementara untuk ruang istirahat dihilangkan saja karena tidak perlu. Jika ingin istirahat sebaiknya berhenti saja jadi anggota dewan. Ilustrasi diatas hanyalah berupa contoh penghematan yang bisa dilakukan. Masih banyak item-item lain yang bisa dihemat seperti mebel, biaya konsultan, dll. Namun jika melihat kondisi rakyat Indonesia saat ini, yang sebagian besar masih jauh dari sejahtera, sesuai dengan judul diatas, sebaiknya dibatalkan saja. Terlalu banyak rakyat yang merasa dizholimi dengan rencana ini. Pembangunan gedung baru inipun hanya akan menguntungkan segelintir orang saja. Jika pembangunan benar-benar dilaksanakan tahun 2011, dengan masa pembangunan kurang lebih 2 tahun maka akan selesai tahun 2013. Sementara masa kerja anggota DPR yang sekarang sampai 2014. Jadi hanya dinikmati selama 1 tahun oleh anggota DPR yang sekarang. Jadi kita bisa melihat siapa yang paling diuntungkan dengan adanya pembangunan gedung baru tersebut.

Sumber foto : Google Images

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun